POSKOTA.CO.ID - Maraknya aksi penipuan digital kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, pelaku menggunakan modus mengaku sebagai anggota DPR RI hingga pejabat publik untuk meminta sumbangan kepada masyarakat maupun pihak tertentu.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkap praktik penipuan tersebut saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di kawasan parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Mei 2026.
Dalam keterangannya, Meutya menyebut laporan terkait penipuan dengan modus impersonasi pejabat publik terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Para pelaku memanfaatkan identitas palsu dengan berpura-pura menjadi anggota DPR RI untuk meminta bantuan dana atau sumbangan.
Menurutnya, modus seperti ini menjadi salah satu aduan yang paling banyak diterima oleh kementerian.
“Banyak sekali laporan aduan nomor-nomor telepon, yang paling banyak ini mungkin yang juga paling banyak kena Bapak Ibu anggota DPR. Jadi berpura-pura menjadi anggota DPR atau pejabat publik kemudian minta sumbangan,” ujar Meutya.
Ribuan Nomor Telepon Sudah Diblokir
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital bergerak cepat dengan melakukan pemblokiran terhadap ribuan nomor yang terindikasi melakukan pemalsuan identitas atau impersonasi.
Meutya mengungkapkan, setidaknya ada sekitar 3.000 nomor telepon yang telah diputus aksesnya karena terbukti terlibat dalam praktik penipuan tersebut.
“Itu impersonation, ada 3.000 nomor telepon yang sudah kita block,” katanya.
Penipuan Online hingga Judi Ilegal Ikut Ditindak
Tak hanya kasus pencatutan nama pejabat, pemerintah juga menemukan berbagai modus penipuan digital lainnya yang meresahkan masyarakat.
Baca Juga: Dugaan Perselingkuhan Lewat ChatGPT Viral, Ini Cara Kerjanya
