Pansus Perparkiran DPRD DKI Bongkar Praktik Parkir Ilegal di Blok M Square, Potensi Kebocoran PAD Capai Rp50 Miliar

Selasa 12 Mei 2026, 15:04 WIB
Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta saat melakukan sidak dugaan adanya praktik parkir ilegal di kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan pada Senin, 11 Mei 2026. (Sumber: Poskota/M. Tegar Jihad)

Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta saat melakukan sidak dugaan adanya praktik parkir ilegal di kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan pada Senin, 11 Mei 2026. (Sumber: Poskota/M. Tegar Jihad)

Selain itu, pembayaran masih berupa tunai dan tidak menggunakan sistem digital secara modern, serta adanya permainan dengan orang dalam terhadap penegakan aturan. 

"Tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan oknum yang membiarkan praktik tersebut berlangsung dalam waktu lama. Karena itu Pansus terus mendalami seluruh pihak yang terlibat," kata Jupiter. 

Dalam temuannya, Jupiter menyoroti keberadaan operator Best Parking yang disebut telah beroperasi sejak tahun 2011. 

Baca Juga: Parkir Liar di Stadion Pakansari, Siap-siap Kendaraan Digembok Dishub

Dari estimasi sementara yang dihitung Pansus, potensi kebocoran PAD dari sektor parkir tersebut diperkirakan mencapai Rp50 miliar selama sekitar 15 tahun terakhir.

"Potensi kebocoran PAD dari sektor parkir nilainya sangat besar, Operator Best Parking sudah beroperasi sejak tahun 2011,  estimasi potensi kebocoran PAD selama 15 tahun sebesar 50 Miliar," ungkap Jupiter. 

Menurut dia, jika dikelola secara transparan, akuntabel dan profesional, sektor parkir seharusnya dapat menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi Pemprov DKI Jakarta.

"Pansus merekomendasikan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan penertiban total terhadap operator yang tidak berizin, memperkuat sistem digitalisasi parkir, meningkatkan pengawasan, serta mengevaluasi seluruh kerja sama pengelolaan parkir di Jakarta," ujar dia.

Baca Juga: Parkir Liar Masih Marak di Tanah Abang, Janji Penertiban Pemprov DKI Belum Terealisasi

Lebih lanjut, Jupiter juga meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan parkir, baik di pusat perbelanjaan, gedung usaha, maupun lokasi strategis lainnya guna memastikan tidak ada lagi kebocoran PAD di sektor parkir.

"Kami juga mendorong dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan parkir, baik di pusat perbelanjaan, gedung usaha, maupun lokasi strategis lainnya, agar tidak ada lagi kebocoran PAD dan masyarakat mendapatkan kepastian serta transparansi dalam pelayanan parkir," ucap dia. (cr-4). 


Berita Terkait


News Update