JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mulai mewajibkan pengelolaan dan pemilahan sampah rumah tangga sejak 10 Mei 2026 mendapat perhatian dari pengamat tata kota Yayat Supriatna.
Menurut Yayat, aturan tersebut tidak akan berjalan efektif apabila tidak dibarengi perubahan fundamental dalam sistem pelayanan dan pengelolaan sampah di lapangan.
“Pemilahan sampah di Jakarta tidak akan efektif kalau perubahan fundamental dari pelayanan itu belum terkelola secara maksimal. Misalnya satu, pemilahan sampah itu jelas pengambilan sudah harus dipisah, hari dan waktu juga diatur,” ujar Yayat saat dikonfirmasi Pos Kota, Senin, 11 Mei 2026.
Menurut Yayat, budaya memilah sampah harus dimulai dari rumah tangga. Sebab selama ini masyarakat terbiasa membuang seluruh jenis sampah dalam satu tempat tanpa pemisahan antara organik dan anorganik.
“Di rumah itu kebiasaan buang sampah kan semua disatukan. Kemudian kalau plastik yang organik dan anorganik itu juga harus dipisah dan dikelola,” ucap Yayat.
Namun demikian, Yayat mengungkapkan masyarakat kerap merasa frustrasi lantaran sampah yang telah dipilah di rumah pada akhirnya kembali dicampur saat proses pengangkutan oleh petugas kebersihan.
“Yang menjadi rasa frustrasi masyarakat selama ini adalah kalau masyarakat sudah memilah kemudian pengumpulannya bagaimana, kemudian tindak lanjutnya,” kata Yayat.
Ia juga menyinggung keberadaan bank sampah yang dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan dalam mendukung sistem pengelolaan sampah berkelanjutan di Jakarta.
Baca Juga: Aparat Gabungan Tertibkan Pembuangan Sampah Liar di Kawasan Tanggul Muara Baru
“Kita udah punya dulu untuk yang anorganik itu misalnya ada bank sampah. Bank sampahnya juga nggak terdengar tuh kemajuan yang progresif,” ungkap Yayat.
Menurutnya, pemerintah selama ini terlalu fokus membuat aturan, namun kurang serius melakukan pembinaan dan membangun kebiasaan baru di masyarakat.
“Jadi kita kadang-kadang semuanya tuh hanya puas pada saat membuat aturan. Tapi bagaimana mensosialisasikan aksinya bahkan menginternalisasi menjadi suatu kebiasaan baru juga harus dilakukan,” katanya.
Yayat pun mendorong Pemprov DKI menyediakan dukungan konkret berupa kantong sampah berwarna berbeda agar masyarakat lebih mudah melakukan pemilahan sejak dari rumah.
Baca Juga: Tanggul Muara Baru Mulai Rembes, Warga Desak Pemerintah Hentikan Aktivitas Pembuangan Sampah Ilegal
Ia mencontohkan penggunaan kantong kuning untuk sampah plastik dan kantong hijau untuk sampah organik.
“Kalau mau memilah sampah itu harus juga didukung dengan anggaran. Bisa nggak ada bantuan kantong tempat sampah yang warnanya berbeda. Misalnya kantong kuning itu untuk plastik, kantong hijau itu untuk organik,” ujarnya.
Dengan sistem warna tersebut, dikatakan dia, masyarakat maupun petugas pengangkut sampah akan lebih mudah mengenali jenis sampah yang sudah dipilah.
“Walaupun kadang-kadang kita akui angkutannya itu terbatas, tapi begitu sudah tahu bahwa ada warna yang berbeda orang sudah lihat bahwa warna kuning adalah plastik, warna hijau adalah untuk yang organik,” katanya.
Baca Juga: Sudin LH Jakut Kerahkan Alat Berat Bersihkan Sampah di Tanggul Muara Baru
Selain itu, Yayat menilai pembentukan budaya memilah sampah sebaiknya dimulai dari lingkungan sekolah melalui program sekolah Adiwiyata yang selama ini fokus pada pendidikan lingkungan hidup.
“Mulailah dari sekolahnya dulu. Di Jakarta ini banyak sekolah Adiwiyata. Itu sekolah yang punya nilai-nilai pengembangan lingkungan, pemilahan sampah, berkebun, pengelolaan kompos, kebersihan,” ucapnya.
Ia juga mengusulkan agar program pengelolaan sampah diintegrasikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah agar pengolahan limbah makanan dapat dilakukan secara berkelanjutan.
“MBG di sekolah itu bekas makannya dibuang ke mana? Kalau misalnya tidak ada upaya yang terintegrasi ya jalan sendiri,” katanya.
Lebih lanjut, Yayat meminta pemerintah tidak hanya membebankan kewajiban kepada masyarakat, tetapi juga memberi contoh nyata melalui kantor-kantor pemerintahan.
“Kalau perlu yang menjadi contoh pertama adalah pemilahan sampah di kantor gubernur. Kantor dinas itu kan banyak sampah-sampahnya. Ada dua kantong nggak?” ujarnya.
Menurut dia, keteladanan dari pemerintah sangat penting agar masyarakat ikut menjalankan kebijakan tersebut dengan serius.
“Kalau misalnya kantor pemerintahnya nggak punya contoh seakan-akan aturan itu hanya untuk masyarakat. Bukan aturan itu untuk pemerintah. Pemerintahnya ngasih contoh, gubernur ngasih contoh, dinasnya ngasih contoh,” ucap Yayat.
Ia pun menyarankan agar Pemprov DKI melakukan kampanye besar-besaran melalui media sosial hingga pemberian penghargaan bagi RT dan RW yang berhasil mengelola sampah dengan baik.
“RT-RW yang bagus mengelola sampah, RT yang bisa membina, diberikan apresiasi, kasih penghargaan,” katanya.
Selain pemilahan, Yayat menilai persoalan pengolahan akhir sampah juga harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, sampah yang sudah dipilah harus memiliki sistem pengolahan yang jelas agar bernilai produktif.
“Kemudian sesudah pemilahan, bagaimana pengolahan? Pengolahannya mau dibawa ke mana tuh sampah-sampah yang sudah dipilah? Apakah bisa diolah kembali? Apakah bisa punya nilai produktif yang tinggi?” katanya.
Yayat mengaku dirinya sudah mulai melakukan pemilahan sampah di rumah. Namun ia menegaskan upaya itu akan sia-sia apabila petugas pengangkut sampah tidak ikut diedukasi.
“Saya sendiri di rumah ini sudah melakukan pemilahan. Tapi kan begitu diangkat nanti tergantung tukang sampahnya. Kalau tukang sampahnya nggak dididik, capek deh,” pungkasnya. (cr-4).
