“MBG di sekolah itu bekas makannya dibuang ke mana? Kalau misalnya tidak ada upaya yang terintegrasi ya jalan sendiri,” katanya.
Lebih lanjut, Yayat meminta pemerintah tidak hanya membebankan kewajiban kepada masyarakat, tetapi juga memberi contoh nyata melalui kantor-kantor pemerintahan.
“Kalau perlu yang menjadi contoh pertama adalah pemilahan sampah di kantor gubernur. Kantor dinas itu kan banyak sampah-sampahnya. Ada dua kantong nggak?” ujarnya.
Menurut dia, keteladanan dari pemerintah sangat penting agar masyarakat ikut menjalankan kebijakan tersebut dengan serius.
“Kalau misalnya kantor pemerintahnya nggak punya contoh seakan-akan aturan itu hanya untuk masyarakat. Bukan aturan itu untuk pemerintah. Pemerintahnya ngasih contoh, gubernur ngasih contoh, dinasnya ngasih contoh,” ucap Yayat.
Ia pun menyarankan agar Pemprov DKI melakukan kampanye besar-besaran melalui media sosial hingga pemberian penghargaan bagi RT dan RW yang berhasil mengelola sampah dengan baik.
“RT-RW yang bagus mengelola sampah, RT yang bisa membina, diberikan apresiasi, kasih penghargaan,” katanya.
Selain pemilahan, Yayat menilai persoalan pengolahan akhir sampah juga harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, sampah yang sudah dipilah harus memiliki sistem pengolahan yang jelas agar bernilai produktif.
“Kemudian sesudah pemilahan, bagaimana pengolahan? Pengolahannya mau dibawa ke mana tuh sampah-sampah yang sudah dipilah? Apakah bisa diolah kembali? Apakah bisa punya nilai produktif yang tinggi?” katanya.
Yayat mengaku dirinya sudah mulai melakukan pemilahan sampah di rumah. Namun ia menegaskan upaya itu akan sia-sia apabila petugas pengangkut sampah tidak ikut diedukasi.
“Saya sendiri di rumah ini sudah melakukan pemilahan. Tapi kan begitu diangkat nanti tergantung tukang sampahnya. Kalau tukang sampahnya nggak dididik, capek deh,” pungkasnya. (cr-4).
