JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta pendataan terhadap RW kumuh dilakukan secara komprehensif. Bahkan ia meminta agar diperdalam lagi pendataan terhadap RW kumuh.
Hal itu disampaikan Pramono setelah Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan terhadap RW kumuh di DKI Jakarta.
Berdasarkan pendataan BPS, saat ini terdapat 211 RW kumuh di Jakarta. Angka ini disebut mengalami penurunan lebih dari 50 persen jika dibandingkan pada tahun 2017.
"Secara garis besar, prinsipnya, walaupun nanti ada 1.900 yang sebelumnya dianggap sudah tidak kumuh, tetapi saya juga setuju untuk lebih diperdalam. Jadi, ada penurunan RW kumuh dari 445 di tahun 2017 menjadi 211 di tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen," kata Pramono kepada wartawan, Kamis, 7 Mei 2026.
Baca Juga: Pemprov Jakarta Targetkan 445 RW Kumuh Ditata, Bantaran Rel jadi Prioritas
"Dan saya terima kasih, kepada Ibu Kepala BPS, Pak Wakil Kepala, dan saya ingin yang begitu-begitu tetap didalami karena bagaimanapun itu akan kita gunakan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat di Jakarta," tambahnya.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, dari hasil pendataan, terdapat total sebanyak 2.749 RW di Jakarta. Terkini, 211 tercatat masuk kategori RW kumuh.
"Dan dari hasil pendataan terakhir yang dilakukan, eh, tahun 2025, dan kemudian finalisasi angka di tahun 2026, maka yang teridentifikasi sebagai RW kumuh adalah 211 RW kumuh," katanya.
Disampaikan Amalia, dalam melakukan pendataan terhadap RW kumuh, pihaknya menggunakan metode pengecekan langsung di lapangan dikombinasikan dengan teknologi satelit yang disebut sudah mumpuni.
Baca Juga: Cerita Warga Tanah Tinggi di Balik Rencana Penataan 445 RW Kumuh di Jakarta
"Jadi intinya, kami menggunakan dua pendekatan. Pendekat- pendekatan pendataan langsung di lapangan, ditambah dengan kalibrasi melalui metodologi citra satelit. Sehingga dengan demikian, hasil dari pendataan RW kumuh yang kami hadirkan untuk Pak Gubernur DKI Jakarta itu, akan lebih akurat karena menggunakan perkembangan teknologi terkini," katanya.
"Nah, ini sudah merupakan hasil kombinasi antara pendataan lapangan dengan, hasil citra satelit," sambung Amalia.
Amalia menanggapi terkait 1.900 RW kumuh di Jakarta yang diminta untuk diperdalam lagi pendataannya oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Menurut dia, tepatnya terdapat 1.904 RW yang perlu didalami lagi.
Lebih lanjut, BPS RI mendetailkan dalam menentukan RW kumuh, pihaknya bergerak dari RT ke RT. Data tersebut nantinya akan diagregasikan.
Baca Juga: Pengamat Nilai Penataan RW Kumuh Langkah Pemerintahan Hilangkan Kesenjangan Sosial
"Nah kriteria dari RT kumuh itu ada 11. Pertama adalah kepadatan penduduk, kedua kepadatan bangunan, ketiga konstruksi bangunan tempat tinggal, kemudian empat kondisi ventilasi dan pencahayaan bangunan tempat tinggal, kelima tempat buang air besar, keenam cara membuang sampah," kata Amalia.
"Ketujuh, frekuensi pengangkutan sampah, kedelapan keadaan saluran air, kesembilan keadaan jalan lingkungan, kesepuluh penerangan jalan umum, dan kesebelas tata letak bangunan," tambahnya.
Sehingga, Amalia menyampaikan, untuk menyimpulkan suatu wilayah atay RW tersebut kumuh atau tidak bukan hanya dilihay dari bentuk bangunan maupun kepadatan banguna atau permukiman di kawasan itu.
"Tetapi juga dilihat dari kondisi fasilitas lingkungan dan sanitasi," jelas dia.
