JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menata sebanyak 445 Rukun Warga (RW) yang masuk kategori kumuh. Program penataan kawasan kumuh ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas permukiman, memperbaiki sanitasi, serta memperluas akses air bersih dan ruang terbuka bagi masyarakat.
Namun, di balik rencana besar tersebut tersimpan berbagai cerita warga yang selama ini hidup di kawasan padat, termasuk di RW 09 Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.
Kondisi permukiman yang padat terutama di bantaran kali masih menjadi tantangan utama. Warga mengaku rentan terhadap penyakit, khususnya saat musim hujan tiba.
Titin, 41 tahun, salah satu warga mengungkapkan bahwa lingkungan yang kurang tertata berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Ia bahkan mengaku tengah mengalami gangguan kesehatan berupa gatal-gatal.
Baca Juga: Tata Kawasan Kumuh di Duren Sawit, Saluran Air 3.518 Meter Diperbaiki
Titin juga menyebut dirinya telah tinggal di kawasan tersebut selama lebih dari 40 tahun, sejak masa orang tuanya.
“Kalau penyakit pasti sering, apalagi musim hujan,” ujarnya saat ditemui Pos Kota pada Senin, 4 Mei 2026.
Dukungan Warga terhadap Penataan Kawasan
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, warga pada dasarnya mendukung rencana penataan kawasan kumuh. Mereka berharap program tersebut mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata.
Namun demikian, persoalan kepemilikan lahan menjadi tantangan tersendiri. Sebagian warga tinggal di lahan non-milik pribadi, seperti tanah wakaf, dengan kondisi ekonomi yang terbatas.
Baca Juga: Soroti Kawasan Kumuh Dekat Istana, Prasetyo: Pemprov DKI Harus Turun Tangan
“Kalau ada penataan, pasti bagus, jadi lebih rapi dan bersih,” kata Titin.
