Puan mengatakan evaluasi tersebut harus melibatkan pemerintah, partai politik, serta lembaga pengawas. Politisi PDIP itu menekankan pentingnya pendidikan politik serta pembinaan akuntabilitas bagi para pejabat publik, khususnya kepala daerah yang memegang tanggung jawab besar dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan di wilayah masing-masing.
“Nah soal anggaran inilah, pengawasan harus lebih diperketat dalam penggunaannya. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat melalui program peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat, membuka lapangan kerja, mendayagunakan ekonomi pedesaan,” ujar mas Bro.
“Masalahnya, siapa yang berani mengawasi, kepala daerah adalah pengguna anggaran. Berani kalian menentang perintah atasan, gubernur, bupati atau wali kotanya,” tutur Yudi.
“Jangan-jangan wakil kepala daerahnya saja nggak diberitahu ya?” kata Heri.
“Boleh jadi begitu. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana partai politik tidak asal menjagokan atau mendukung calon kepala daerah,” papar mas Bro.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Tak Ada Lagi Ruang Negosiasi
“Jagokan kadernya yang benar-benar memiliki integritas, tak sebatas p;populer dan memiliki elektabilitas tinggi, tapi ujung- ujungnya korupsi. Jangan sampai terjadi lagi,” ungkap Heri.
