JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memantau fenomena warung kelontong tergerus seiring perkembangan pasar ritel modern.
"Di Jakarta, kami memantau dampak ini dan merespons melalui program binaan Dinas PPKUKM, di mana pada 2024 terdapat 19.425 warung kelontong binaan," kata Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim lewat pesan singkat, Minggu, 1 Maret 2026.
Pemprov Jakarta berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengevaluasi kebijakan perizinan guna menghindari diskriminasi terhadap usaha kecil.
Menurut Chico, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 112 Tahun 2007, pendirian ritel modern harus mengikuti RTRW daerah dan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi, termasuk jarak minimal 500 meter dari pasar tradisional.
Baca Juga: Asosiasi PKL Minta Pemerintah Kaji Ulang Perpres 112 Tahun 2007 soal Perizinan Pasar Ritel Modern
"Di Jakarta, ini diperkuat melalui Permendag 23/2021 untuk pembatasan perizinan. Pemprov mengawasi ketat melalui Dinas PPKUKM dan Dinas Tata Kota, serta mendukung inisiatif DPRD DKI untuk alihkan minimarket ke koperasi atau UMKM," ujarnya.
Sementara itu, Pemprov Jakarta juga menyiapkan program untuk memperkuat warung kelontong atau warung tradisional.
"Pemprov DKI menyiapkan program seperti penguatan Warung Tradisional: Distribusi minyak goreng curah murah (Rp14.000/liter) dan subsidi akses bahan pokok, dilaksanakan di berbagai kecamatan seperti Menteng dan Sawah Besar," ucapnya.
Program Jakpreneur juga digalakan. Program tersebut memberikan pelatihan sekaligus pendampingan kepada pelaku usaha warung kelontong.
Baca Juga: Polisi Segel Warung Lapo di Terminal Cibinong, Sita 124 Botol Miras
"Dan akses modal untuk UMKM termasuk warung kelontong, dengan 339.499 peserta hingga 2022 dan target ekspansi pada 2026," kata Chico.
