POSKOTA.CO.ID - Pemerintah tengah menyiapkan perubahan fundamental dalam sistem dana pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Reformasi ini akan diterapkan secara bertahap mulai 2026 dengan mengganti skema lama berbasis beban APBN menjadi skema baru yang lebih mandiri, yakni fully funded.
Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga kesehatan fiskal negara sekaligus memastikan jaminan hari tua ASN tetap aman dan berkelanjutan. Perubahan tersebut juga merupakan bagian dari reformasi fiskal jangka panjang pemerintah.
Baca Juga: Jadwal Mudik Gratis Pemprov Jakarta 2026 Kapan Dibuka? Catat Tanggal, Rute, dan Cara Daftarnya
Skema Lama Dinilai Tak Lagi Berkelanjutan
Selama puluhan tahun, pembayaran pensiun ASN menggunakan sistem pay as you go, yaitu manfaat pensiun dibayarkan langsung dari APBN tahun berjalan. Artinya, seluruh beban pembayaran tergantung kondisi penerimaan negara pada tahun tersebut.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pensiunan meningkat, sementara jumlah pegawai aktif cenderung menurun. Kondisi ini membuat beban kas negara semakin besar.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Purbaya Yudhi Sadewo, menegaskan bahwa pola lama tidak lagi relevan untuk jangka panjang.
Ia pernah menyampaikan, “Ketika rasio pensiunan lebih tinggi dibandingkan pegawai aktif, sistem pay as you go menjadi semakin berat bagi anggaran negara.”
Pendapat tersebut memperkuat urgensi peralihan menuju skema pendanaan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Pemerintah Beralih ke Skema Fully Funded
Sebagai solusi, pemerintah menyiapkan skema fully funded, yaitu sistem di mana dana pensiun dihimpun dari iuran sejak pegawai masih aktif bekerja. Iuran tersebut kemudian dikelola secara profesional oleh lembaga resmi, salah satunya PT Taspen.
Dalam konsep ini, manfaat pensiun di masa depan akan berasal dari akumulasi iuran dan hasil pengembangan dana, bukan sepenuhnya mengandalkan APBN.
Dengan mekanisme fully funded, ASN memiliki rekening pensiun yang jelas, dan pengelolaan dana dilakukan secara transparan serta terukur
Tujuan Utama Perubahan Sistem Pensiun
Pemerintah menargetkan beberapa manfaat strategis melalui reformasi ini, yaitu:
1. Menjaga kesehatan fiskal negara
Ketergantungan penuh pada APBN dinilai tidak lagi efisien. Melalui skema baru, beban anggaran dapat ditekan secara gradual.
2. Menjamin keberlanjutan pembayaran pensiun
Dengan dana yang dihimpun dan diinvestasikan sejak awal, manfaat pensiun dapat terjamin meski terjadi perubahan demografi.
3. Meningkatkan kepastian manfaat bagi ASN
Dana pensiun ASN akan dikelola dalam jangka panjang sehingga manfaat yang diterima lebih terprediksi.
Apakah Hak Pensiunan Lama Akan Berubah?
Pemerintah memastikan bahwa reformasi ini tidak akan mengurangi hak para pensiunan yang sudah menerima manfaat ataupun mereka yang akan pensiun dalam waktu dekat.
Kementerian Keuangan menegaskan, Penerima pensiun lama tetap mendapat hak penuh. Perubahan diterapkan secara bertahap dan tidak berlaku surut.
Dengan demikian, perubahan ini lebih difokuskan kepada ASN aktif maupun ASN baru yang akan masuk ke dalam sistem fully funded.
Dampak bagi ASN Aktif
ASN aktif nantinya akan menyisihkan sebagian penghasilan sebagai iuran pensiun. Dana tersebut akan disetor secara berkala dan diinvestasikan oleh lembaga pengelola resmi.
Hingga kini, pemerintah masih merumuskan detail teknis, termasuk:
- besaran iuran,
- komposisi kontribusi antara pemerintah dan ASN,
- mekanisme investasi,
- ketentuan manfaat pensiun.
Rincian aturan tersebut akan dipublikasikan setelah regulasi final diterbitkan.
Baca Juga: TNI Siapkan 8 Ribu Personel ke Palestina, Keberangkatan Masih Tunggu Perintah Presiden
Bagian dari Reformasi Fiskal Nasional
Perubahan skema pensiun ASN merupakan bagian dari strategi besar reformasi fiskal. Many countries have adopted fully funded pension schemes to anticipate rising elderly populations and lower workforce ratios.
Langkah ini dianggap tepat agar Indonesia tidak mengalami tekanan anggaran seperti yang dialami sejumlah negara lain yang gagal melakukan reformasi sejak dini.
Implementasi sistem fully funded membutuhkan kesiapan sistem IT, aturan hukum, manajemen investasi, hingga literasi finansial ASN. Pemerintah menyatakan bahwa penerapan 2026 akan dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan guncangan pada sistem jaminan sosial nasional.
Rencana perubahan dana pensiun ASN mulai 2026 menandai transformasi besar dalam sistem jaminan sosial pegawai pemerintah. Skema fully funded diharapkan mampu:
- mengurangi beban APBN,
- memberikan jaminan pensiun yang lebih pasti,
- serta menciptakan sistem pensiun yang relevan dengan tantangan demografi masa depan.
Pemerintah mengimbau ASN untuk menunggu regulasi resmi demi mendapatkan informasi yang tepat dan akurat tentang implementasinya.
.jpg)
