POSKOTA.CO.ID - Isu mengenai kemungkinan pemadaman listrik selama tujuh hari di Indonesia sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Listrik menjadi tulang punggung hampir seluruh aktivitas modern, mulai dari pasokan air bersih, komunikasi, layanan kesehatan, hingga distribusi pangan. Karena itu, wacana listrik padam dalam waktu lama kerap memicu kekhawatiran publik.
Hingga saat ini, tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah maupun PLN mengenai rencana pemadaman listrik nasional selama tujuh hari. Namun, diskursus ini kembali mengemuka setelah pernyataan sejumlah tokoh mengenai pentingnya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi situasi darurat, termasuk potensi krisis energi dan gangguan infrastruktur vital.
Artikel ini membahas konteks isu tersebut secara informasional, sekaligus memberikan panduan praktis agar masyarakat tetap siap menghadapi kondisi darurat, tanpa memicu kepanikan yang berlebihan.
Baca Juga: Geger Pembongkaran Makam di TPU Junti Jawilan, Polisi Lakukan Penyelidikan
Dampak Jika Listrik Mati Selama Tujuh Hari
Pemadaman listrik jangka panjang berpotensi menimbulkan efek domino pada berbagai sektor kehidupan. Ketika aliran listrik terhenti dalam waktu lama, dampaknya tidak hanya dirasakan pada kenyamanan, tetapi juga pada kebutuhan dasar masyarakat.
Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain:
- Pasokan air terganggu, terutama di wilayah yang bergantung pada pompa listrik.
- Jaringan komunikasi melambat atau terputus, termasuk sinyal seluler dan internet.
- Makanan di lemari pendingin rusak, meningkatkan risiko pemborosan dan krisis pangan rumah tangga.
- Layanan publik terbatas, seperti fasilitas kesehatan dan transportasi berbasis listrik.
Kondisi tersebut dapat memicu kepanikan apabila masyarakat tidak memiliki pengetahuan dan persiapan yang memadai.
Imbauan Kesiapsiagaan dari Mantan Kepala BSSN
Mantan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun, sebelumnya menekankan pentingnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi situasi krisis, termasuk gangguan energi dan infrastruktur.
Dalam salah satu pernyataannya, Dharma Pongrekun menegaskan:
“Tujuh hari pertama dalam masa krisis adalah fase paling krusial. Masyarakat harus mampu bertahan secara mandiri sebelum bantuan dapat terdistribusi secara optimal.”
