Akibat tidak cairnya dana tersebut, menurut Jazuli, perusahaan belum mampu membayarkan upah ribuan buruh selama tiga bulan terakhir. Kondisi ini disebut telah menimbulkan tekanan ekonomi berat bagi para pekerja dan keluarganya.
"Selama ini operasional perusahaan turut menopang penerangan jalan, pasokan air bersih, hingga air irigasi bagi lahan pertanian warga," katanya.
Ia menilai pemerintah tidak boleh bersembunyi di balik alasan prosedur dan birokrasi. Mereka mengingatkan janji pemerintah untuk membuka jutaan lapangan kerja harus dibarengi dengan upaya menyelamatkan lapangan kerja yang sudah ada.
Sementara itu, para buruh berjanji terus melakukan aksi lanjutan dengan mendirikan tenda perjuangan hingga tuntutan mereka dipenuhi dan PT Pakerin kembali beroperasi.
“Kalau negara membiarkan PT Pakerin mati, itu sama saja negara menciptakan pengangguran massal. Ini kejahatan sosial yang tidak bisa ditoleransi,” tuturnya.
