POSKOTA.CO.ID - Sikap PDIP sudah final dengan menegaskan posisinya sebagai partai penyeimbang pemerintah.
Posisi tersebut, seperti dikatakan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pada penutupan Rakernas I PDIP, di Ancol, Jakarta Utara, Senin, 12 Januari 2026, bukan merupakan keputusan abu-abu, bukan sikap netral. Namun, posisi partai penyeimbang merupakan keputusan ideologis.
“Kalian tahu enggak apa yang dimaksud partai penyeimbang?” tanya bung Heri mengawali obrolan wareg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“Kan sudah dijelaskan oleh Bu Mega bahwa PDIP mendukung setiap kebijakan negara yang berpihak kepada rakyat, yang menjamin keadilan sosial, memperkuat kedaulatan nasional serta menjaga kelestarian lingkungan hidup,” urai Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Semoga Becak Listrik Bawa Berkah
“Sebaliknya, PDIP juga memiliki kewajiban sejarah dan konstitusional untuk mengoreksi , menentang kebijakan , jika bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” tambah Yudi.
“Maknanya mendukung kebijakan yang prorakyat, menolak kebijakan yang menguntungkan sekelompok elite, sementara pihak, terlebih menyengsarakan rakyat,” jelas mas Bro.
“Lantas bagaimana jika ada kebijakan pemerintah yang benar – benar prorakyat, namun ada sementara pihak menolaknya?” tanya Heri.
“Tentunya PDIP akan membela kebijakan yang prorakyat, dalam hal ini yang dijalankan oleh pemerintah. Tentu setelah melakukan kajian bahwa kebijakan tersebut benar-benar akan menguntungkan rakyat,” urai mas Bro.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Bagaikan Senam Poco-Poco
“Sebaliknya, jika ada kebijakan yang dikritisi oleh sementara pihak, PDIP akan melakukan kajian. Jika berdasarkan data dan fakta kebijakan dimaksud hanya menguntungkan sekelompok elite, akan dikritisi, boleh jadi akan lebih kritis lagi,” lanjut mas Bro.
“Jadi partai penyeimbang itu bukan sikap negatif, malah positif karena mengawal pemerintahan agar terus berjalan di jalur yang benar, tidak melenceng ke sana kemari,” kata Heri.
“Jika terlihat tanda-tanda keluar jalur, menuju garis yang salah, segera diingatkan agar tidak kebablasan,” ujar Yudi.
“Jalur benar yang dimaksud adalah sesuai konstitusi dan kepentingan rakyat. Sesuai dengan cita – cita kemerdekaan, yakni terwujudnya keadilan sosial, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bukan kemakmuran oleh sekelompok orang,” tegas mas Bro.
“Tidak berlebihan sekiranya pemerintah berterima kasih kepada sikap politik PDIP yang akan selalu hadir secara aktif menjaga arah perjalanan bangsa agar tetap setia pada cita-cita kemerdekaan,” kata Heri.
“Ibaratnya, jika melenceng diingatkan, begitu lurus menuju cita – cita kemerdekaan, akan dikawal hingga ke ujung jalan. Itulah makna penyeimbang kekuasaan. Mengawal untuk mengingatkan, bukan mencari - cari, apalagi memusuhi,” ucap Yudi. (Joko Lestari)
.jpg)
