Pernyataan tersebut memperkuat posisi pemerintah bahwa kebijakan fiskal harus bersifat adaptif, terutama dalam situasi krisis kemanusiaan.
Kementerian ESDM Kaji Durasi dan Skema Diskon Tarif
Sejalan dengan pernyataan Menkeu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya telah mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji rencana diskon tarif listrik untuk wilayah terdampak bencana di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.
“Prinsipnya Kementerian ESDM akan memberikan diskon, namun kami lagi mengkaji berapa bulan dan biayanya berapa,” ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 di Jakarta.
Kajian tersebut mencakup durasi pemberian diskon, besaran keringanan tarif, serta implikasi anggaran negara. Pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan.
Bahlil menambahkan bahwa rencana ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan para kepala daerah di wilayah terdampak bencana. Kebijakan tersebut juga akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diimplementasikan.
“Karena pasti Bapak Presiden juga sudah memberikan kepada kami untuk hadir melihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat kita,” ujar Bahlil.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Kaget Kapal Bantuan Banjir Sumatra Dikenai Bea Cukai Rp30 Miliar
Pemulihan Infrastruktur Listrik Jadi Prioritas
Selain diskon tarif listrik, pemerintah juga memprioritaskan pemulihan infrastruktur kelistrikan di daerah bencana. Kementerian ESDM mencatat masih terdapat sekitar 150 desa yang membutuhkan penyelesaian jaringan listrik secara menyeluruh akibat kerusakan infrastruktur.
Untuk memastikan pasokan listrik tetap tersedia, pemerintah telah menyalurkan 1.000 unit generator set (genset) ke wilayah terdampak. Langkah ini menjadi solusi sementara agar aktivitas masyarakat, layanan kesehatan, dan fasilitas publik tetap berjalan.
“Kami kirim seribu genset karena masih ada infrastruktur darat tegangan rendah yang belum selesai. Masih ada sekitar 150 desa yang harus kita selesaikan,” jelas Bahlil.
Upaya pemulihan ini juga dibarengi dengan perbaikan layanan BBM dan LPG, meskipun pemerintah mengakui masih ada beberapa kabupaten yang membutuhkan usaha ekstra karena tingkat kerusakan yang cukup parah.
Bantuan Energi untuk Aceh dan Wilayah Terdampak
Sebagai bagian dari pemulihan energi, pemerintah menyalurkan bantuan genset berkapasitas 5.000 hingga 7.000 VA ke 224 desa di Aceh yang belum teraliri listrik. Bantuan ini dilengkapi dengan paket pendukung berupa kabel listrik standar SNI, kontak dan tusuk kontak, serta pasokan BBM 300 liter untuk kebutuhan operasional selama 15 hari.
