POSKOTA.CO.ID - Memasuki tahun anggaran 2026, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Rp335 triliun.
Dari jumlah tersebut, belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), mencapai Rp268 triliun.
Sementara, Rp67 triliun atau sekitar 20 persen dari total anggaran disiapkan sebagai cadangan.
Jika ditinjau berdasarkan fungsi anggaran, sebagian besar dana MBG diarahkan ke sektor pendidikan.
Sebanyak 83,4 persen atau senilai Rp223,5 triliun dialokasikan untuk fungsi pendidikan.
Kemudian, 9,2 persen anggaran atau Rp24,7 triliun diarahkan ke fungsi kesehatan, dan 7,4 persen atau Rp19,7 triliun mendukung fungsi ekonomi.
Dari sisi jenis belanja, struktur anggaran MBG didominasi belanja barang sebesar 97,7 persen, disusul belanja pegawai 1,4 persen, serta belanja modal sebesar 0,9 persen.
Lantas, seperti apa progres dan dampak MBG dalam realisasinya? Berikut penuturan dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu).
Baca Juga: Tertahan di Pusat, Klaim Biaya Korban Keracunan MBG di Bandung Barat Mandek
Progres dan Dampak Program MBG
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, MBG menunjukkan performa yang konsisten dalam menyerap anggaran negara sejak awal tahun berjalan.
"MBG lah, dugaan saya MBG sudah belanja dia sudah belanja banyak," ucap Purbaya di kantor Kemenkeu Jakarta.
Menkeu Purbaya menjelaskan, cepatnya realisasi anggaran MBG tidak terlepas dari karakter pelaksanaan program yang tidak sepenuhnya bergantung pada kalender akademik.
Meski sekolah memasuki masa libur panjang, distribusi layanan tetap berjalan sesuai skema yang telah ditetapkan.
Program MBG yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terus menyalurkan makanan bergizi kepada penerima manfaat, mulai dari siswa, balita, hingga ibu hamil dan menyusui, tanpa jeda berarti.
"Saya yakin MBG sudah duluan, sudah jalan kan sekolahnya," lanjutnya.
Dari sisi realisasi tahun sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono melaporkan bahwa Program MBG telah menyerap anggaran sebesar Rp51,5 triliun per 31 Desember 2025.
Angka tersebut setara dengan 72,5 persen dari total pagu anggaran MBG sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2025.
Wamenkeu Thomas sendiri merincikan, nilai manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat mencapai Rp43,3 triliun.
Dana itu digunakan untuk penyediaan makanan bergizi bagi siswa sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui, serta guru dan tenaga kependidikan di berbagai daerah.
Lebih lanjut, secara kuantitatif, capaian program MBG tergolong signifikan. Jumlah penerima manfaat tercatat mencapai 56,13 juta orang dari target 82,9 juta penerima yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.
Selain berdampak langsung pada pemenuhan gizi masyarakat, MBG juga memberikan efek ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja.
Hingga akhir 2025, program ini melibatkan 19.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia dan menyerap sebanyak 789.319 tenaga kerja.
Keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok MBG turut memperkuat kontribusi program ini terhadap ekonomi daerah.
Baca Juga: Ibu Korban Panik Sang Putri Tertabrak Mobil MBG, Kondisi Tak Ada Luka Serius
Sebaran MBG di 38 Provinsi
Mengutip situs resmi Media Keuangan Kementerian Keuangan, Program MBG telah tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia.
Sumatera
- Penerima: 1,7 juta
- SPPG: 703 unit
Jawa
- Penerima: 25,68 juta
- SPPG: 9.107 unit
Bali-Nusa Tenggara
- Penerima: 2,15 juta
- SPPG: 753 unit
Kalimantan
- Penerima: 1,7 juta
- SPPG: 703 unit
Sulawesi
- Penerima: 2,74 juta
- SPPG: 1.069 unit
Maluku-Papua
- Penerima: 0,69 juta
- SPPG: 265 unit
