POSKOTA.CO.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemukan perusahaan baja asal China yang beroperasi di Indonesia namun tidak menjalankan kewajiban pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) dan praktik pemalsuan Kartu Tanda Kependudukan (KTP).
Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis, 8 Januari 2026.
Purbaya mengatakan praktik penghindaran pajak tersebut sudah menjadi perhatian serius pemerintah.
“Ada perusahan baja China operasi di sini loh, nama-namanya mungkin mereka beli KTP tetapi dia enggak bayar PPN. Tadinya mau digerebek tetapi nanti kita lihat saat yang pas,” ungkap Purbaya.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Salurkan Bonus Rp480 Miliar untuk Atlet SEA Games, Cek Rinciannya
Purbaya Sebut Negara Berpotensi Rugi Besar
Perusahaan asal China tersebut diduga melakukan transaksi kepada klien menggunakan sistem pembayaran tunai.
Cara tersebut dinilai sengaja dilakukan agar aktivitas usaha tidak tercatat dalam sistem perpajakan.
“Ya pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua, enggak bisa bahasa Indonesia. Jual langsung ke klien cash bases. Enggak bayar PPN, saya rugi banyak itu. Nanti kita tindak dengan cepat. Ada baja, ada perusahaan bangunan,” ungkapnya.
Purbaya menjelaskan bahwa praktik tersebut berpotensi menyebabkan kerugian penerimaan negara dalam jumlah yang besar.
Ia menggangap pengawasan terhadap aktivitas usaha asing perlu diperketat agar kewajiban pajak bisa ditegakkan secara adil.
Kemudian, Purbaya mengungkapkan bahwa potensi penerimaan pajak dari satu perusahaan baja saja bisa mencapai angka yang sangat signifikan.
.jpg)
