"Ini menunjukkan kesenjangan sosial. Orang Jakarta banyak yang kaya, tapi para karyawannya, para pekerjanya, para buruhnya adalah digaji dengan upah rendah," kata Said.
Dia juga membandingkan upah buruh Jakarta dengan pekerja di sejumlah kota besar di Asia Tenggara seperti Bangkok, Kuala Lumpur, dan Hanoi yang dinilainya lebih tinggi.
Menurut Said, kondisi tersebut semakin menegaskan bahwa UMP Jakarta belum mencerminkan realitas biaya hidup di ibu kota.
Baca Juga: Pria Tewas Tertabrak KRL di Parungpanjang Bogor, Korban Terpental Puluhan Meter
"Kalah dengan upah menurut World Bank, kalah dengan upah pekerja Thailand di Bangkok, Kuala Lumpur Malaysia, kemudian juga kalah dengan yang di Hanoi Vietnam," ungkap Said.
Atas dasar itu, Said Said meminta Gubernur DKI Jakarta untuk bersikap realistis dan tidak mengedepankan ego maupun gengsi dalam penetapan upah.
Ia menekankan bahwa siapa pun yang bekerja di Jakarta, baik warga asli maupun pendatang, berhak memperoleh upah yang layak sesuai kebutuhan hidup.
"Apalagi tadi World Bank mengatakan pendapatan per kapita itu Rp28 juta, dan ini similar dengan apa yang disampaikan survei biaya hidup dari BPS yaitu Rp15 juta. Enggak realistis Jakarta itu upah minimumnya Rp5,73 juta," kata Said.
Oleh karena itu, selain menuntut kenaikan UMP menjadi Rp5,89 juta, pihaknya juga mendesak agar Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) ditetapkan sebesar 5 persen di atas 100 persen KHL, atau berada di kisaran Rp6,1 juta hingga Rp6,5 juta.
Baca Juga: Demo Buruh Hari Ini 8 Januari di Jakarta, Hindari 2 Titik Lokasi Ini
"Itupun masih kecil, kita susah kerja di Jakarta ini kalau dengan upah," ujarnya.
Said menjelaskan, aksi buruh yang digelar hingga mendekati kawasan Istana Negara merupakan bentuk kekecewaan karena aspirasi mereka dinilai tidak didengar oleh Gubernur DKI Jakarta. Oleh sebab itu, pihaknya meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan.
.jpg)
