POSKOTA.CO.ID - Bantuan internet satelit gratis dari Starlink milik Elon Musk untuk korban banjir dan longsor di Sumatera ternoda oleh dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lapangan.
Padahal, perusahaan secara resmi telah menegaskan komitmennya memberikan layanan cuma-cuma selama Desember 2025 untuk memulihkan komunikasi di wilayah terdampak.
Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera hingga awal Desember 2025 telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang masif.
Berdasarkan data terbaru dari BNPB per Senin pagi, 1 Desember, korban meninggal di Sumatera Barat mencapai 129 jiwa dan 217 jiwa di Sumatera Utara. Selain korban jiwa, banjir juga berdampak pada akses transportasi dan yang kritikal, gangguan komunikasi.
Baca Juga: Isu Kerusakan Lingkungan Menguat, Toba Pulp Lestari Tepis Semua Tuduhan Terkait Banjir Sumatera
Merespon keadaan darurat tersebut, Starlink, penyedia layanan internet satelit dari SpaceX milik Elon Musk, turun tangan dengan memberikan bantuan konektivitas.
“Bagi mereka yang terdampak banjir parah di Indonesia, Starlink menyediakan layanan gratis untuk pelanggan baru dan lama hingga akhir Desember,” tegas pernyataan resmi @Starlink di laman X pada Sabtu, 29 November 2025.
Secara rinci, Starlink menjelaskan paket internet gratis tersebut bagi korban terdampak bencana di Sumatera. Bagi pelanggan aktif Starlink, paket data gratis secara otomatis akan akan berlaku hingga akhir Desember 2025.
Kemudian, pelanggan yang saat ini ditangguhkan atau dijeda dapat mengaktifkan kembali dan menggunakan layanan internet gratis selama periode Desember 2025.
Bagi pelanggan baru di wilayah terdampak dapat mengaktifkan paket dengan membuat tiket dukungan yang mencantumkan "Indonesia Flood Support".
Layanan ini dikembangkan oleh SpaceX, yang menggunakan konstelasi ribuan satelit di orbit rendah Bumi, dirancang khusus untuk menjangkau daerah-daerah terisolasi seperti yang sedang mengalami krisis.
Antara Niat Baik dan Penyalahgunaan: Kronologi dan Modus Dugaan Pungli di Lapangan
Namun, gap antara kebijakan di level korporat dan implementasi di lapangan justru memunculkan persoalan. Paket internet Starlink Elon Musk disediakan secara gratis untuk korban bencana di Aceh dan Sumatera selama bulan Desember 2025. Lantas, benarkah ada dugaan pungli paket internet Starlink milik Elon Musk di Aceh?
Dugaan kuat penyalahgunaan ini pertama kali viral melalui platform X (sebelumnya Twitter). Pengguna bernama Narra Arraesya (@narraesya) membagikan tangkapan layar percakapan dengan seorang teman di Langsa, Aceh, yang mengungkapkan praktik mencurigakan.
Dalam unggahan yang kini telah dilihat 1,6 juta orang dan dibagikan ulang ribuan kali itu, terungkap bahwa akses ke terminal Starlink justru dikomersialisasikan.
“Elon, info dari teman saya di Langsa, Aceh: saat banjir Sumatra, layanan Starlink yang seharusnya gratis malah disewakan dengan harga 20 ribu rupiah per jam. Apa yang harus kita lakukan?” tulis akun @narraesya pada Senin, 1 Desember 2025.
Modus yang diungkapkan cukup beragam. Selain tarif per jam, kesaksian lain dari akun @nyinyuujun mengkonfirmasi adanya permintaan bayaran dengan durasi sangat singkat, “Ini bener kak, malah ada yang dimintain 5 menit 5k.
tolong dong aku juga udah bilangin kalo itu gratis tapi ada aja oknum yang cari kesempatan dalam kesempitan.” Praktik ini mengindikasikan bahwa bisa saja terminal Starlink yang didistribusikan untuk bantuan telah dikuasai oleh oknum tertentu, baik individu maupun kelompok, yang kemudian memanfaatkannya untuk mencari keuntungan dari warga yang sedang terdampak dan sangat membutuhkan koneksi internet.
Hingga saat ini, meskipun telah ditandai dalam beberapa unggahan viral, belum ada tanggapan resmi dari pihak Starlink mengenai investigasi atau langkah penertiban atas dugaan pungli ini.
Padahal, jika mengacu pada skema resmi Starlink, paket internet tersebut dapat dinikmati secara gratis bagi masyarakat terdampak.
Pemerintah Indonesia, yang disebut bekerja sama dalam distribusi bantuan ini, juga belum memberikan klarifikasi.
Situasi ini menyisakan pertanyaan besar tentang mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan teknologi di tengah situasi darurat, serta perlunya tindakan cepat untuk menghentikan eksploitasi terhadap korban bencana.
