CIANJUR, POSKOTA.CO.ID - Anggota DPRD Jabar, Abdul Karim, menegaskan perlunya keberpihakan anggaran yang lebih kuat terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah Cianjur Selatan.
Hal itu ia sampaikan saat melakukan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Girimulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Sabtu, 29 November 2025.
Menurutnya, kondisi geografis Cianjur yang luas dan beragam telah menciptakan ketimpangan pembangunan yang cukup tajam antara wilayah utara dan selatan. Kawasan utara seperti Cipanas dan Pacet tumbuh pesat karena sektor pariwisata dan urbanisasi, sementara wilayah selatan masih tertinggal akibat aksesibilitas yang minim.
“Ini bukan sekadar isu infrastruktur, tetapi persoalan kehadiran negara dalam melayani masyarakat. Wilayah selatan terlalu lama berada dalam kondisi terisolasi. Pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas nyata, bukan wacana,” kata Abdul Karim.
Baca Juga: Anggota DPRD Jabar Abdul Karim Resmikan Koperasi Samawa Akar Nusantara: Motor Baru Ekonomi Desa
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan merujuk sejumlah hasil analisis pembangunan 2020–2025, Abdul Karim menyebut bahwa investasi infrastruktur di Cianjur Selatan memiliki multiplier effect yang lebih tinggi, terutama bagi pertumbuhan ekonomi mikro.
Pembangunan jalan dan jembatan memberi dampak langsung pada penurunan biaya logistik, kenaikan harga jual hasil pertanian, hingga peningkatan sektor pariwisata.
“Saat akses dibuka, petani dan pelaku UMKM di selatan dapat menjual produk dengan margin lebih besar. Potensi pariwisata seperti Karang Potong dan Curug Citambur pun berkembang karena akses yang memadai,” ucapnya.
Sebaliknya, pembangunan di Cianjur Utara, dikatakan Abdul Karim, lebih banyak berfungsi sebagai upaya efisiensi dan pengurangan kemacetan. Sehingga tidak memberi lonjakan pertumbuhan ekonomi baru seperti di selatan.
Baca Juga: Anggota DPRD Jabar Abdul Karim Dukung PIT Asal Tak Bebani Nelayan Jawa Barat
Terhambat Politik Anggaran
Adapun legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Cianjur ini, juga mengkritisi pola politik anggaran yang selama ini lebih banyak berpihak pada wilayah padat penduduk yang dianggap memiliki nilai elektoral tinggi.
