CIANJUR, POSKOTA.CO.ID - Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Fraksi Gerindra, Abdul Karim menegaskan dukungannya terhadap implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT) sebagai langkah strategis menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan mencegah praktik penangkapan berlebihan.
Namun, ia mengingatkan pemerintah agar memastikan kebijakan tersebut tidak justru menjadi beban baru bagi nelayan kecil, termasuk nelayan di pesisir Cianjur Selatan.
Menurut Abdul Karim, konsep PIT yang akan diberlakukan penuh mulai 1 Januari 2026 merupakan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga ekosistem laut sekaligus menggerakkan ekonomi kelautan. Kendati demikian, ia menilai regulasi turunannya harus disusun dengan cermat agar tidak menimbulkan ketimpangan di lapangan.
“Saya mendukung prinsip PIT, tetapi kami akan menolak jika kebijakan ini hanya rapi di atas kertas dan menyulitkan nelayan tradisional,” kata Abdul Karim.
Baca Juga: Raja Yordania Abdullah II Sambangi Jakarta, Polisi Pastikan Tak Ada Rekayasa Lalu Lintas
“Regulasi kuota, zonasi, hingga kewajiban teknologi pemantauan harus adil, proporsional, dan tidak menjebak nelayan kecil dalam biaya baru yang tidak mampu mereka tanggung,” tambahnya.
Masih Hadapi Keterbatasan
Abdul Karim mencontohkan misalnyaa nelayan di kawasan Cidaun, Sindangbarang, dan Agrabinta yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan. Mulai dari modal, armada, serta akses teknologi. Situasi ini membuat mereka rentan apabila kebijakan PIT diwajibkan tanpa dukungan fasilitas dan insentif yang memadai.
“Banyak nelayan Cianjur masih menggunakan perahu kecil dan alat tangkap sederhana. Ketika diwajibkan memasang alat pemantauan atau mengikuti sistem kuota yang birokratis, mereka bisa kewalahan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan nelayan tradisional tersisih di tengah modernisasi sektor kelautan.
Dorong Insentif dan Penguatan Kelembagaan
Lebih lanjut legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Cianjur mengaku akan kebijakan PIT agar benar-benar seimbang antara kelestarian laut dan keadilan sosial. Ia menyebut setidaknya empat langkah penting yang perlu diperkuat dalam penerapan kebijakan ini, yaitu:
- Subsidi dan insentif teknologi bagi kapal kecil.
- Penyederhanaan birokrasi kuota penangkapan untuk nelayan tradisional.
- Penguatan koperasi nelayan untuk meningkatkan posisi tawar.
- Pelibatan nelayan lokal sebagai mitra pengawas sumber daya ikan.
