Oleh: Yudhie Haryono (CEO Nusantara Centre)
Beberapa agensi (person) di kabinet telah berganti. Namun, mengapa ekonomi politik tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan ke arah kebaikan? Buktinya, beberapa polling untuk mengukur kepuasan dan dukungan ke pemerintah cenderung turun.
Jawabannya karena kita butuh lanjutan dari reformasi agensi ke reformasi fungsional, lalu ke reformasi struktural dan ke revolusi subtansial.
Ingat, di bangsa yang sakit tak akan tumbuh ekopol sehat. Cara penyehatan yang kedua adalah reformasi fungsional. Ini merupakan proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem berpemerintahan.
Caranya dengan mengubah dan memperbaiki fungsi-fungsi kelembagaan yang ada di dalamnya. Reformasi fungsional harus dilakukan pada semua tingkat, mulai dari lokal hingga nasional.
Baca Juga: Ekonomika Pancasila: Warisan Mental Miskin
Tujuan dari reformasi fungsional adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, dengan cara: 1) Memastikan efisiensi dengan menghabisi KKN dan mendukung produktivitas; 2) Mengefektifkan struktur pemerintahan untuk mencapai target; 3) Meningkatkan kualitas kinerja, pelayanan, jasa dan produk; 4)Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas demi pemerintahan bersih dan membanggakan.
Reformasi ini dilakukan dengan cara: 1) Merestrukturisasi kabinet untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas; 2) Mempercepat proses birokrasi untuk meningkatkan hasil; 3) Mengubah kebijakan agar lebih tepat sasaran dan up to date; 4) Menyempurnakan teknologi demi kecepatan dan ketepatan.
Reformasi fungsional ini harus dilakukan di semua bidang: tata birokrasi, tata keuangan, tata politik, tata tenaga kerja dan tata pendidikan.
Selanjutnya, kita harus melakukan revolusi struktural. Ia merupakan proses perubahan yang bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi, politik, bahkan sosial negara kita agar berhasil dan berkelanjutan.
Baca Juga: Ekonomika Pancasila: Defisit Daulat Ekonomi
