JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta, Rano Karno, membuka Kampanye Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2025 di Balai Kota Jakarta, pada Sabtu, 22 Oktober 2025.
Adapun kegiatan ini sekaligus menjadi momentum peringatan Hari Anak Sedunia serta Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
Kegiatan bertema “Kita Punya Andil, Kembalikan Ruang Aman” itu, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.
Rano menegaskan bahwa upaya perlindungan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga butuh peran keluarga, sekolah, masyarakat, dunia usaha, hingga ruang digital.
“Kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, maupun kekerasan berbasis gender online tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan pribadi. Ini merupakan isu publik yang memerlukan langkah kolektif, nyata, dan berkelanjutan,” ujar Rano.
Rano mengatakan, pihaknya terus memperkuat perlindungan bagi anak dan perempuan. Di antaranya melalui penyediaan layanan terpadu 24 jam, peningkatan integrasi Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak, serta memperluas kerja sama lintas sektor, guna memastikan setiap laporan kekerasan dapat ditangani lebih cepat dan tepat.
Baca Juga: 330 Ribu Kasus Kekerasan, Komnas Perempuan Singgung Pelaku dari Aparat Negara
Meski demikian, Rano menyebut, keberhasilan program tidak terlepas dari dukungan banyak pihak. Kampanye tahun ini, juga memberikan ruang bagi anak-anak untuk berpartisipasi secara aktif.
Mereka diajak menyampaikan pandangan, pengalaman, dan harapan terkait isu yang mereka hadapi, baik di sekolah maupun di ruang digital.
“Kami ingin Jakarta menjadi kota yang aman bagi anak untuk tumbuh, belajar, berekspresi, dan bermimpi. Kota yang ramah secara fisik, sosial, dan emosional,” ujar Rano.
Kasus Kekerasan di Jakarta
Sementara itu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di DKI Jakarta masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan.
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta mencatat sebanyak 1.917 kasus terjadi sejak Januari hingga November 2025.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, menilai, meningkatnya kasus kekerasan yang terlaporkan bukan semata menunjukkan situasi makin buruk, namun juga menggambarkan semakin banyak warga yang berani melapor.
"Ini merupakan suatu perkembangan yang membuat kita semakin mudah bisa mendeteksi dan memproses kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh kelompok-kelompok paling rentan di kota ini," ucap Justin kepada Poskota, Sabtu, 22 November 2025.
Baca Juga: Sepanjang 2025, 1.917 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Terjadi di Jakarta
Namun, Justin menegaskan bahwa banyaknya laporan tersebut tetap harus menjadi alarm bagi pemerintah. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cenderung meningkat membuat Pemprov DKI harus menggandakan upaya perlindungan.
"Sehingga, Pemprov DKI harus menggandakan upayanya dalam hal melakukan perlindungan terhadap para perempuan dan anak," ujar Justin.
Tantangan saat ini, kata Justin, bukan hanya soal pencegahan, juga bagaimana pemerintah hadir secara nyata dalam menindaklanjuti setiap laporan.
"Sekarang, tantangannya adalah bagaimana Pemprov DKI dapat dan harus bisa menyambut keberanian para warganya untuk melapor ketika mengalami kekerasan," ungkap Justin.
Menurutnya, Dinas PPAPP perlu gencar melakukan sosialisasi sebagai bentuk pencegahan, terutama di institusi-institusi pendidikan dan keagamaan.
"Kemudian, Dinas PPAPP juga perlu memperbanyak pos SAPA atau Sahabat Perempuan dan Anak di ruang-ruang publik sebagai pintu masuk pertama pelaporan kekerasan-kekerasan terhadapnya," kata Justin.
Justin juga mengingatkan bahwa kecepatan penanganan menjadi kunci utama. Setiap laporan harus direspons secara cepat dan tepat.
"Jadi, Pemprov DKI harus hadir dalam setiap kasus yang terjadi di sisi para perempuan dan anak yang hak-haknya untuk hidup aman terenggut," ujarnya.
Politisi PSI itu meminta agar sosialisasi pencegahan, edukasi, dan mekanisme pelaporan dijalankan secara masif dan konsisten, maka jumlah kekerasan di Jakarta juga akan berangsur menurun.
"Pada saat sosialisasi pencegahan dan tata cara pelaporan dan pelaksanaanya dilakukan dengan baik maka secara sendiri laporan kekerasan itu akan berkurang," ucap dia. (cr-4)
