Baca Juga: Pemprov DKI Tanggung Biaya Korban Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap
Abdul Karim mencontohkan kondisi Kabupaten Cianjur yang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan pariwisata, namun IPM-nya masih di bawah rata-rata Jawa Barat.
Jarak antarkecamatan yang jauh, minimnya transportasi publik, serta rendahnya penetrasi teknologi digital membuat masyarakat pedesaan tertinggal dari sisi layanan publik dan informasi.
Lebih lanjut, ia menguraikan dampak buruk ketimpangan pembangunan yang berujung pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, kemiskinan yang sulit ditekan, kesehatan yang lemah, dan partisipasi politik yang rendah.
“Kalau masyarakat tidak paham haknya, mereka akan sulit memperjuangkan aspirasi pembangunan. Padahal, suara rakyat adalah kekuatan utama dalam demokrasi,” ujarnya.
Di era digital, Abdul Karim juga menyinggung kesenjangan akses internet sebagai faktor yang memperlebar jurang informasi antara masyarakat kota dan desa.
“Warga kota bisa mengikuti perkembangan kebijakan lewat ponsel, sementara di pelosok sinyal saja sering tidak ada. Ini juga bentuk ketimpangan yang harus diselesaikan,” katanya.
Abdul Karim menegaskan, pemerataan pembangunan bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun kesadaran politik dan kapasitas masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya.
“Pendidikan politik harus menjadi alat pemberdayaan rakyat agar mereka terlibat aktif dalam proses pembangunan. Hanya dengan partisipasi rakyat, pembangunan bisa berjalan adil dan merata,” pungkasnya. (ruh)
