“Kami terus mendorong pemerintah untuk mengambil peran diplomatik. Kami sebagai lembaga kemanusiaan hanya bisa melakukan aksi di lapangan, tidak bisa melangkah di luar kapasitas kami,” jelasnya.
Sementara itu, Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, menyoroti masih adanya hambatan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza meski telah ada kesepakatan gencatan senjata pasca KTT PBB di New York.
Baca Juga: Lokasi Pulau Galang yang Dijadikan Tempat Pengobatan Warga Gaza Palestina
“Masalah utamanya adalah mekanisme kontrol penghentian perang yang belum diputuskan. Saat terjadi kekosongan pengawasan, justru muncul serangan baru. Bahkan hingga hari ini masih tercatat puluhan korban di Gaza dan Tepi Barat,” ungkap Sudarnoto.
Ia menegaskan, selama pasukan Israel masih berada di kawasan Palestina, penyaluran bantuan kemanusiaan akan sulit dilakukan.
“Mestinya pasukan itu mundur secara bertahap dengan pengawasan PBB. Tapi mekanisme itu belum dijalankan sepenuhnya, sehingga antrian bantuan tetap panjang dan prosesnya lambat,” jelasnya.
Sudarnoto menjelaskan, bahwa PBB pun telah membuka peluang pengiriman pasukan penjaga perdamaian, termasuk dari Indonesia, namun pelaksanaannya masih menunggu keputusan final di tingkat internasional.
“Langkah itu penting agar bantuan kemanusiaan bisa tersalurkan dengan aman. Tentara PBB harus segera turun ke lapangan, bukan hanya dibahas di meja diplomasi,” jelasnya. (cr-3)
