“Itu tidak terbantahkan, itulah amanat undang – undang karenanya pengelolaannya harus benar – benar profesional, bukan asal – asalan. BUMN harus menjadi penggerak perekonomian nasional, menyumbang pendapatan negara,” urai Heri.
“Nah soal profesional dan dikelola dengan standar bisnis internasional inilah yang membuka peluang tampilnya kaum profesional dari negara lain,warga negara asing memimpin BUMN. Regulasi ke arah itu sudah dibuka,” urai mas Bro.
“Apakah yang memiliki keahlian dan kemampuan profesional itu harus dari orang asing, bukankah di dalam negeri juga sudah cukup banyak?,” kata Yudi.
“Itulah yang sedang dalam sorotan. BUMN dikelola profesional asing, dapat dipahami, jika tidak tersedia SDM dalam negeri yang mumpuni, setidaknya setara keahliannya, apalagi di atasnya,” jelas mas Bro.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Usulan, Bulog Naik Status
“Sependapat Bro. Ibarat mau membeli produk yang serupa dan setara, kalau cukup banyak tersedia di dalam negeri, mengapa harus cari dari luar negeri. Keberpihakan kepada nasional tetap menjadi prioritas utama,” kata Heri.
“Nilai – nilai nasionalisme harus terus diedukasi dan dimantapkan. Memimpin BUMN adalah pengabdian kepada negeri karena peran BUMN tadi, mengelola kekayaan negara demi kemakmuran rakyat,” kata Yudi.
“Semoga jangan sampai, orang asing mengabdi kepada kita, sementara kaum profesional kita, karena tersisih di dalam negeri lantas mengabdikan diri di luar negeri,” ujar mas Bro. (Joko Lestari).
