Henry menyoroti ketimpangan agraria di Indonesia yang mencapai 0,68, dengan lebih dari 16 juta petani gurem (lahan <0,5 hektare).
Sementara itu, sekitar 75% tanah dikuasai oleh 1% populasi, sedangkan 99% rakyat hanya menguasai 25%.
SPI juga mencatat adanya konflik agraria hingga 2025 yang melibatkan 118.762 keluarga dengan luas lahan sengketa 537.062 hektare, melibatkan banyak pihak termasuk dinas kehutanan, Perhutani, perusahaan perkebunan, pengusaha, hingga TNI AU.
Henry menegaskan konflik ini harus segera diselesaikan dan lahan sengketa didistribusikan kepada petani.
Tuntutan dari SPI
Dilansir melalui situs resmi spi.or.id, berikut tuntutannya:
- Selesaikan konflik agraria yang sedang dihadapi oleh anggota SPI dan yang dialami petani Indonesia
- Hutan negara jadi objek TORA, Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dilaksanakan oleh Satgas PKH dijadikan obyek TORA
- Tanah negara yang dikuasai perusahaan perkebunan dan kehutanan serta perusahaan pengembang menjadi objek TORA
- Revisi Perpres Percepatan Reforma Agraria No. 62 Tahun 2023 untuk kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat desa
- Bentuk Dewan Nasional untuk Pelaksanaan Reforma Agraria dan Dewan Kesejahteraan Petani
- Revisi UU Pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, revisi UU Kehutanan untuk reforma agraria, dan revisi UU Koperasi untuk perwujudan reforma agraria dan kedaulatan pangan
- Bentuk UU Masyarakat Adat untuk penguatan masyarakat adat
- Cabut UU Cipta Kerja yang menyebabkan ketimpangan agraria dan menghalangi pelaksanaan reforma agrarian
Demikian informasi mengenai Hari Tani Nasional.
