JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sebagai upaya menyusun arah kebijakan dan program kerja lima tahun ke depan, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menyelenggarakan Townhall Talk Dialog Publik Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 secara hybrid.
Dialog publik ini dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan dari lembaga, majelis, yayasan, organisasi keagamaan Buddha, organisasi profesi keagamaan Buddha, para rektor dan ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) negeri dan swasta, para pejabat pusat dan daerah, akademisi, penyuluh agama Buddha, pendidik serta tenaga pendidikan Buddha seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Supriyadi, menyampaikan, dialog publik dengan umat dan para pemangku kepentingan ini merupakan momentum strategis dalam menghubungkan kebutuhan nyata umat di tingkat akar rumput dengan arah kebijakan pemerintah yang tertuan dalam siklus perencanaaan pembangunan nasional.
Pertemuan ini membahas penyusunan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) nasional, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional dan daerah, serta rencana strategis (Renstra) kementerian/lembaga (KL), hingga Renstra Unit yang melalui tahapan penyusunan, penetapan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi, sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
Baca Juga: Ratusan Guru Agama Buddha Lolos Pendidikan Profesi Guru Daljab 2025
Dialog publik antara Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan umat dan pemangku kepentingan merupakan momentum strategis. Ini bukan sekadar forum silaturahmi, melainkan jembatan krusial yang menghubungkan kebutuhan nyata umat di tingkat akar rumput dengan arah kebijakan pemerintah yang tertuang dalam siklus perencanaan pembangunan nasional: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L).
Kepada peserta yang hadir Dirjen memberikan beberapa pesan sebagai kunci keberhasilan agar dialog ini efektif dan bermakna, di antaranya:
- Komitmen dan Arah Kebijakan yang Jelas: Dirjen menegaskan komitmen Ditjen Bimas Buddha untuk hadir melayani umat secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pesan utamanya adalah bahwa setiap program yang dirancang bukanlah program yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sebuah visi besar negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat moderasi beragama, dan mencapai Indonesia Emas, sesuai amanat RPJPN dan RPJMN.
- Transparansi Proses Perencanaan dan Anggaran: Penting bagi Dirjen untuk menjelaskan secara sederhana bagaimana siklus RPJPN, RPJMN, dan Renstra bekerja. Umat perlu memahami bahwa usulan atau aspirasi mereka akan diproses melalui mekanisme perencanaan yang terstruktur dan terukur. Penjelasan ini membantu mengelola ekspektasi publik dan menunjukkan bahwa kebijakan dibuat berdasarkan data dan prioritas nasional, bukan semata-mata keinginan sesaat.
- Ajakan untuk Partisipasi Aktif dan Kolaboratif: Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dirjen harus menyampaikan pesan kuat yang mengajak seluruh elemen masyarakat Buddha-baik Sangha, majelis, organisasi kepemudaan, wanita, maupun individu-untuk menjadi mitra aktif. Partisipasi tidak hanya sebatas menyampaikan usulan, tetapi juga dalam implementasi, pengawasan, dan evaluasi program di lapangan.
Supriyadi juga menyebut terkait pelayanan kepada umat Buddha bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Ditjen Bimas Buddha, tetapi juga merupakan amanah bersama seluruh elemen masyarakat Buddha.
“Kita semua punya kewajiban yang sama untuk mempersiapkan layanan dengan baik,” ucapnya, Rabu, 17 September 2025.
Baca Juga: 2.569 Umat Buddha Ikuti Pembacaan Dhammapada, Ditjen Bimas Buddha Cetak Rekor MURI
- Sinkronisasi Program Daerah dan Pusat: Dialog ini menjadi media untuk menyosialisasikan program-program prioritas nasional dari Ditjen Bimas Buddha. Pesan yang harus sampai adalah bagaimana program-program tersebut dapat disinergikan dengan inisiatif lokal yang sudah berjalan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal.
Melalui dialog publik Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha selanjutnya akan berkomitmen melaksanakan: Pertama selalu mendengar dan memahami (Aspirasi Bottom-Up): Suara masyarakat benar-benar didengar, dicatat, dan dipertimbangkan secara serius.
Aspirasi yang berasal dari kebutuhan riil menjadi input utama dalam penyusunan Renstra Ditjen Bimas Buddha. Dan yang kedua adalah dengan merumuskan Program yang tepat Sasaran dan Berdampak Nyata: bukan hanya program seremonial, tetapi program yang solutif dan berkelanjutan dan berharap dialog ini menghasilkan komitmen untuk merancang layanan yang menyentuh langsung persoalan umat.
Lebih lanjut, Supriyadi menambahkan, penyusunan program lima tahun mendatang harus dilakukan secara Bersama-sama.
“Kita ingin membuka ruang bersama agar tidak ada kesan bahwa ini hanya keinginan aparatur pemerintah. Yang kita kerjakan adalah hasil rumusan bersama untuk mencapai tujuan yang sama,” jelasnya.
Melalui dialog publik ini, ia berharap lahir satu pandangan dan kesepakatan bersama sehingga rencana strategis lima tahun ke depan dapat diwujudkan secara bersama-sama demi kepentingan umat Buddha.
