JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Hidup nelayan di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, kian sulit. Sejak berdirinya tanggul beton milik PT Karya Citra Nusantara (KCN) sepanjang 2-3 kilometer di perairan itu, ditambah persoalan limbah yang mencemari laut.
Pengamat lingkungan dari Saba Alam Indonesia Hijau, Pahrul Roji, menilai pemerintah belum serius menangani masalah pencemaran laut yang sudah lama dikeluhkan masyarakat, khususnya nelayan.
Menurutnya, laut merupakan ruang hidup bersama yang tidak boleh dikotori oleh aktivitas industri.
Ia mendesak pemerintah pusat maupun daerah mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti membuang limbah sembarangan.
“Pada prinsipnya ini kan tanggung jawab bersama. Laut itu tidak bisa dikotori, apalagi kalau ada oknum industri yang membuang limbah sembarangan. Saya berharap pemerintah tegas, ada tindakan pidana yang harus dilakukan,” ucap Pahrul kepada Poskota, Kamis, 11 September 2025.
Baca Juga: Pramono Tegaskan Pemprov Jakarta Tidak Keluarkan Izin Tanggul Cilincing
Pahrul mengingatkan bahwa keluhan nelayan terkait limbah di perairan Cilincing bukanlah hal baru.
Ia menyebut masalah tersebut sudah berlangsung lama, namun hingga kini belum ada penanganan yang signifikan.
“Kita ini punya Sudin Lingkungan Hidup, ada juga Kementerian LHK. Ini keluhan yang sudah cukup lama di Cilincing. Harusnya mereka bisa turun ke lapangan, melihat langsung keluhan masyarakat yang terganggu dengan limbah-limbah itu,” ujar dia.
Ia menjelaskan, pencemaran laut tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat pesisir.
Nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil laut menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya.
“Ini harus serius. Pemerintah tidak bisa membiarkan begitu saja. Ini berdampak pada ekologis, dan juga pada nelayan, masyarakat kecil. Saya pribadi meminta tindak tegas terhadap para pelaku pencemaran ekologis yang membuat masyarakat susah,” kata Pahrul.
Baca Juga: KKP Ungkap Tanggul Beton di Cilincing Milik PT KCN
Pahrul menegaskan, pencemaran laut yang terus berulang menandakan lemahnya pengawasan.
Lantas, dia meminta pemerintah segera melakukan investigasi dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku pencemaran.
“Masyarakat mengeluhkan limbah di Cilincing itu bukan satu dua hari, tapi sudah berbulan-bulan. Pemerintah harus tegas menindak industri atau siapapun yang mencemari laut. Jangan dibiarkan,” katanya.
Sebelumnya, sejumlah nelayan di Cilincing mengaku sulit mendapatkan ikan sejak adanya pembangunan tanggul beton milik PT Karya Citra Nusantara (KCN) serta maraknya pencemaran limbah industri di kawasan tersebut.
Mereka terpaksa melaut lebih jauh dengan biaya bahan bakar yang tinggi, sementara hasil tangkapan semakin berkurang. (cr-4)
