JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum menghormati kebebasan berekspresi, berpendapat, dan beropini warga negara.
Desakan ini terkait kasus yang menimpa aktivis sekaligus influencer Ferry Irwandi.
“Kami mendesak Kepolisian untuk tidak memproses Ferry Irwandi, dan aktivis lainnya, atas laporan yang merupakan tindak lanjut hasil pemantauan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI,” kata Direktur Imparsial, Ardi Manto, dalam keterangan tertulis, Selasa, 9 September 2025.
Koalisi menilai keterlibatan TNI dalam pemantauan aktivitas ruang siber memperkuat gejala militerisasi siber.
Menurut mereka, pelaporan ini terkesan sebagai upaya intervensi penegakan hukum yang bisa mengancam demokrasi dan negara hukum.
Ardi menegaskan, Satuan Siber TNI seharusnya fokus pada ancaman perang siber sebagai bagian dari pertahanan negara.
“Tidak seharusnya TNI bertindak jauh ke ranah sipil hingga memengaruhi proses penegakan hukum. Tindakan tersebut justru akan semakin memberikan chilling effect pada kebebasan berekspresi dan berpendapat,” ujarnya.
Ia menilai upaya mengkriminalisasi Ferry Irwandi justru memperkuat dugaan adanya upaya menutupi fakta dan menghalangi penegakan hukum yang adil.
Ardi juga mendorong Panglima TNI melakukan investigasi internal terkait dugaan keterlibatan BAIS TNI dalam kerusuhan beberapa waktu lalu secara terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Tanggapi Dugaan Pidana, Ferry Irwandi: Saya tidak Lari, Masih di Jakarta
