POSKOTA.CO.ID - Pemerintah resmi membuka skema PPPK Paruh Waktu 2025 sebagai bagian dari penataan tenaga non-ASN.
Program ini menjadi solusi bagi tenaga honorer, lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) hingga peserta seleksi ASN yang belum berhasil lolos di tahun sebelumnya.
Pengusulan dilakukan melalui layanan elektronik Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan berlangsung hingga 30 September 2025.
Setelah usulan disetujui, pegawai yang lolos akan memperoleh Nomor Induk PPPK (NIPPK) serta hak gaji sesuai ketentuan instansi.
Baca Juga: Seperti PNS, Kini PPPK Dapat Tunjangan Suami Istri: Ini Daftar Lengkap Nominal Semua Golongan!
Berapa Lama Masa Kerja PPPK Paruh Waktu?
Mengacu pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, masa kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan melalui kontrak 1 tahun.
Kontrak ini dapat diperpanjang sesuai hasil evaluasi kinerja pegawai.
Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pegawai paruh waktu tetap berstatus ASN resmi, sehingga wajib menaati aturan disiplin, menjaga integritas dan menjalankan tugas sesuai standar aparatur negara.
Syarat Pemberhentian PPPK Paruh Waktu
Meski statusnya sah sebagai ASN, masa kerja PPPK Paruh Waktu dapat berakhir jika pegawai:
- Diangkat menjadi PPPK penuh atau CPNS
- Mengundurkan diri atau mencapai batas usia pensiun
- Tidak lulus evaluasi kinerja
- Meninggal dunia
- Melanggar berat Pancasila dan UUD 1945
- Dipidana minimal 2 tahun
- Bergabung dengan partai politik
- Terdampak restrukturisasi atau perampingan organisasi
Selain itu, jam kerja PPPK Paruh Waktu disesuaikan dengan jenis pekerjaan serta ketersediaan anggaran instansi.
Namun, gaji yang diterima minimal setara dengan upah non-ASN sebelumnya atau sesuai upah minimum wilayah.
Baca Juga: Tenaga Honorer Wajib Tahu! Syarat dan 3 Penyebab Batalnya SK PPPK Paruh Waktu Meski Terdaftar di BKN
Tahapan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, menjelaskan bahwa skema ini diperuntukkan bagi tenaga non-ASN yang sudah mengabdi, namun belum mendapatkan formasi ASN reguler.
Proses pengangkatan berlangsung dalam beberapa tahap:
Usulan Formasi Instansi
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengajukan rincian kebutuhan, termasuk jumlah formasi, jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan melalui sistem BKN.
Penetapan oleh Menteri PANRB
Menteri PANRB menetapkan rincian kebutuhan sesuai kemampuan anggaran instansi.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Hanya untuk ASN 2024, Honorer Tak Perlu Berharap Lagi ke Depan
Pengusulan Nomor Induk PPPK (NIPPK)
PPPK mengusulkan penerbitan NIPPK kepada Kepala BKN dalam waktu 7 hari kerja setelah penetapan.
Penerbitan NIPPK oleh BKN
BKN menerbitkan identitas pegawai ASN dalam waktu maksimal 7 hari kerja.
Pengangkatan Resmi
Pegawai kemudian ditetapkan melalui SK PPK instansi sebagai PPPK Paruh Waktu.
Skema ini menjadi jalan tengah untuk menghindari pemutusan hubungan kerja massal sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik di berbagai instansi.
Baca Juga: Peluang Baru bagi Tenaga Honorer Tak Lolos CASN 2024: Pemerintah Lewat Skema PPPK Paruh Waktu
Masa kerja PPPK Paruh Waktu 2025 ditetapkan selama 1 tahun dengan kemungkinan perpanjangan, tergantung hasil evaluasi kinerja.
Meskipun berstatus paruh waktu, pegawai tetap mendapatkan hak dan kewajiban penuh sebagai ASN.
Bagi tenaga non-ASN yang sudah lama mengabdi, program ini membuka kesempatan baru untuk memperoleh status resmi tanpa kehilangan hak kerja.