Salah seorang perwakilan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI), Muhammad Ikhsan mengatakan, pihaknya menuntut transparasi PD Dharma Jaya, BUMD bidang pangan yang sejak lama disebut bermasalah.
“Jangan hanya mencari keuntungan, tapi harus lebih bermanfaat bagi rakyat,” tutur dia.
Selain itu, ia juga menyinggung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sejumlah kejanggalan laporan keuangan BUMD.
Baca Juga: Ketua DPRD Jakarta Tegur Pejabat Mangkir Rapat
Perbedaan data keuangan internal dan eksternal, dugaan manipulasi pajak, hingga potensi moral hazard manajemen disebut jadi alarm serius tata kelola perusahaan daerah.
“DPRD punya fungsi pengawasan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Maka wajar bila publik mendesak agar fungsi ini dijalankan dengan tegas,” kata dia. (CR-4)
