JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi E DPRD Jakarta, Elva Farhi Qalbina mendukung imbauan pelajar tidak terlibat dalam demonstrasi yang berpotensi berbahaya.
“Kami rasa kepolisian bukan mengeluarkan larangan total, melainkan imbauan agar pelajar tidak ikut dalam demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan, ketertiban umum, serta menimbulkan kerusakan fasilitas publik,” kata Elva kepada awak media, Kamis, 28 Agustus 2025.
Elva menegaskan, demonstrasi adalah bagian dari hak konstitusional warga negara. Namun, ketika melibatkan pelajar, ada risiko yang tidak bisa diabaikan.
“Demonstrasi pada dasarnya adalah hak yang dijamin konstitusi, tetapi harus dipahami ada batasan ketika demonstrasi menimbulkan risiko keselamatan, terutama bagi pelajar,” tuturnya.
Baca Juga: Beredar Kabar Driver Ojol Tewas Terlindas Mobil Brimob saat Bentrok Demonstran dengan Polisi
Sejalan dengan imbauan aparat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta melalui telah mengeluarkan instruksi kepada sekolah-sekolah untuk menyosialisasikan larangan siswa terlibat dalam aksi unjuk rasa.
“Jadi konteksnya bukan membatasi kebebasan berekspresi, melainkan langkah preventif untuk melindungi pelajar agar tidak terjebak dalam situasi yang bisa merugikan masa depan mereka,” ujar dia.
Menurutnya, imbauan tersebut penting mengingat banyak aksi demonstrasi belakangan yang berujung ricuh, menimbulkan bentrokan dengan aparat, kemacetan parah, hingga kerusakan fasilitas publik.
“Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa seharusnya fokus pada kegiatan belajar, pengembangan diri, dan menyalurkan aspirasi lewat jalur yang lebih aman serta sesuai porsinya,” katanya.
Baca Juga: Polisi Tangkap Demonstran di Kawasan Palmerah, Wartawan Dilarang Ambil Gambar
Namun, ia menilai pendekatan berupa larangan atau imbauan saja tidak cukup. Edukasi dan pembinaan, baik di sekolah maupun keluarga, harus diperkuat supaya pelajar memahami nilai demokrasi dan cara menyampaikan pendapat secara sehat.
