JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – DPRD DKI Jakarta menilai program Manggarai Bersholawat yang diinisiasi Gubernur Jakarta Pramono Anung merupakan langkah positif untuk pembinaan moral generasi muda.
Namun, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menegaskan tidak ada satu program pun yang bisa berdiri sendiri untuk menghentikan tawuran.
“Peristiwa di Manggarai hanyalah puncak dari persoalan sosial dan ekonomi yang lebih mendasar—mulai dari minimnya lapangan kerja, tingginya angka putus sekolah, terbatasnya ruang ekspresi positif bagi remaja, hingga lemahnya pengawasan lingkungan,” ujar Mujiyono, Sabtu, 16 Agustus 2025.
Baca Juga: Pramono Anung Duga Tawuran Manggarai Sengaja Diviralkan untuk Konten
Ia menekankan penanganan tawuran harus menyentuh akar masalah, bukan sekadar meredam gejala. Mujiyono pun mendorong agar pos pantau di wilayah rawan tawuran beroperasi penuh.
“Untuk mencegah eskalasi konflik, saya mendukung agar Pos Pantau di Manggarai maupun di wilayah rawan tawuran lainnya beroperasi selama 24 jam,” kata Mujiyono.
Menurutnya, tawuran bisa pecah kapan saja, terutama pada jam rawan malam hingga subuh.
“Pemprov Jakarta perlu memberikan dukungan anggaran yang memadai guna memastikan kegiatan piket berjalan optimal,” ujarnya.
Mujiyono menilai kehadiran personel siaga terbukti mempercepat respons sehingga bentrokan bisa dicegah sebelum meluas.
“Selama ini, pos pantau telah efektif melerai tawuran karena petugas di lokasi kerap menjadi pihak pertama yang memisahkan massa dan meminimalkan korban,” katanya.
Ia juga menyebut program Manggarai Bersholawat sebaiknya diintegrasikan dengan langkah strategis lain seperti pendidikan karakter, pembinaan kepemudaan, pelatihan keterampilan, hingga pemberdayaan ekonomi.
.jpg)
