Sementara itu, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno melontarkan kritik serupa. Ia menilai minimnya angkutan umum yang masuk ke kawasan perumahan menjadi salah satu biang masalah.
“Jadi, tugas Wali Kota Bekasi itu menyediakan angkutan umum atau feeder yang masuk ke kawasan perumahan. Sangat disayangkan kalau wali kotanya nggak paham itu, apalagi dia alumni Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD),” ujar dia.
Kota Bekasi mencatatkan rekor daerah dengan pengeluaran biaya transportasi tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi Multimoda Kementerian Perhubungan, warga Bekasi rata-rata menghabiskan Rp1.918.142 per bulan untuk transportasi.
Baca Juga: Demi Keluarga, Pria Karawang Ini Angkut Sampah di Bekasi Selama 24 Tahun
Angka tersebut melampaui pengeluaran warga Jakarta yang mencapai sekitar Rp1,59 juta per bulan. Tingginya biaya ini dipicu oleh ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, minimnya integrasi transportasi publik, serta jauhnya jarak antara tempat tinggal dan lokasi kerja, terutama bagi para komuter Bekasi-Jakarta. (CR-3)
