BANDUNG, POSKOTA.CO.ID - Pertambangan di Jawa Barat kembali menjadi sorotan publik, tidak hanya dari sisi kontribusi ekonomi yang besar, tetapi juga risiko lingkungan yang mengintai akibat praktik tambang ilegal.
Abdul Karim, anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, menegaskan bahwa meskipun sektor ini memberikan manfaat ekonomi nyata, dampak negatif dari aktivitas tambang tanpa izin justru jauh lebih besar dan merugikan daerah secara keseluruhan.
Menurut Abdul Karim, perusahaan tambang legal cenderung menekankan keuntungan ekonomi semata tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kelestarian lingkungan.
Baca Juga: Anggota DPRD Jabar Abdul Karim sebut Butuh Keterlibatan Masyarakat Wujudkan Jabar Istimewa
Ia menyoroti bahwa praktik ilegal semakin memperburuk kerusakan alam dan bahkan tidak menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga daerah kehilangan potensi pemasukan yang signifikan.
“Manfaat dari tambang sudah pasti ada, seperti menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Namun, kalau tambang ilegal, dampak lingkungannya lebih besar dan PAD daerah tidak masuk sama sekali,” jelas anggota dewan Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Cianjur.
Lebih lanjut, Abdul Karim mengingatkan pentingnya membedakan perlakuan antara tambang legal dan ilegal. Tambang legal masih dapat dikendalikan melalui perizinan yang ketat dan pengawasan berkelanjutan.
Baca Juga: Benarkah IQ Reza Arap 150? Akui Ada Salah Paham, Ternyata Segini
Sebaliknya, tambang ilegal selain merusak lingkungan, tidak memberikan kontribusi fiskal kepada pemerintah daerah, sehingga menghambat pembangunan.
Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dan masyarakat Jawa Barat dalam menyeimbangkan capaian ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan.
Upaya penegakan hukum, pelibatan masyarakat, serta pengawasan ketat menjadi kunci utama agar potensi sektor tambang dapat dimaksimalkan tanpa menimbulkan kerugian ekologis. (Ril)
