Dalam kerangka demokrasi modern, Adi menilai pentingnya oposisi sebagai mitra kritis yang menjaga mekanisme check and balances dalam pemerintahan.
“Kalau mengacu pada demokrasi di Barat, sekalipun Gerindra dan PDIP itu kakak beradik, harus ada yang berada di luar kekuasaan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa partai politik yang kalah dalam pemilu seharusnya memilih berada di luar kekuasaan. “Yang menang jadi penguasa, yang kalah jadi oposisi. Tidak perlu menyorong-nyorongkan diri menjadi bagian dari koalisi,” jelas Adi.
Baca Juga: Tinjau Uji Coba Sekolah Rakyat di Bekasi, Mensos: Ini Program Prioritas Presiden Prabowo
Dalam praktiknya, lanjut Adi, Indonesia justru cenderung mengadopsi model demokrasi gotong royong, di mana partai-partai politik yang kalah pun dirangkul untuk masuk dalam kekuasaan. Hal ini menurutnya menjadi salah satu penyebab Indonesia mengalami gejala backsliding democracy.
“Apa indikasinya? Karena semua kelompok, termasuk civil society dan partai politik, tidak ada yang berani berada di luar kekuasaan,” paparnya.
Adi mengutip pandangan Marcus Misner yang menyebutkan bahaya stabilitas politik tanpa oposisi. “Kalau semua sudah bekerja sama menjadi bagian dari kekuasaan pemenang, lalu siapa yang akan mengkritik?” ungkapnya.
Baca Juga: Presiden Prabowo Tunjuk Gibran Tangani Papua, Diminta Berkantor di Sana
Meski menyadari bahwa stabilitas politik sering dijadikan alasan untuk merangkul semua pihak, Adi menekankan bahwa dalam demokrasi sehat, keberadaan oposisi yang kritis sangatlah penting.
“Koalisi itu bisa dilakukan dari luar dengan cara konstruktif. Katakan kalau itu benar, benar. Katakan kalau itu salah, ya salah,” tandasnya.
Sebagai penutup, Adi menyampaikan bahwa sikap politik seharusnya tidak bergantung pada kedekatan atau persahabatan semata. “Boleh berteman, bersahabat, mengaku kakak-adik, tapi kalau kalah, di luar saja,” katanya.
Pernyataan ini, menurut Adi, merupakan pengingat penting bagi demokrasi Indonesia agar tetap sehat dan tidak kehilangan fungsi kontrol terhadap kekuasaan.
