Pengamat Politik Soroti Fenomena Maraknya Pengangguran dan Rangkap Jabatan Pejabat di Indonesia

Minggu 13 Jul 2025, 11:40 WIB
Pekerja melintasi pedestrian saat jam pulang kerja di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa, 27 Mei 2025. (Sumber: Poskota/Bilal Nugraha Ginanjar)

Pekerja melintasi pedestrian saat jam pulang kerja di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa, 27 Mei 2025. (Sumber: Poskota/Bilal Nugraha Ginanjar)

POSKOTA.CO.ID – Perdebatan publik mengenai kondisi ketenagakerjaan di Indonesia kembali mencuat seiring meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kesulitan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan.

Isu ini diperkuat oleh pernyataan sejumlah pejabat dan pengamat, yang menyoroti paradoks mencolok antara kehidupan rakyat biasa dengan kalangan elit.

Pengamat politik Adi Prayitno dalam pernyataannya menyatakan, perbedaan pendapat soal apakah Indonesia sedang mengalami krisis lapangan kerja menunjukkan adanya jurang persepsi yang cukup lebar di masyarakat.

“Ada yang bilang memang betul sulit mencari pekerjaan, ada juga yang membantah karena katanya tersedia begitu banyak lapangan pekerjaan,” ujar Adi.

Baca Juga: Pemkot Tangerang Diminta Gibran Petakan Titik Banjir di Kali Angke

Pihak yang mendukung adanya kesulitan mencari pekerjaan kerap mengacu pada tingginya angka PHK yang tersebar luas di berbagai sektor.

“Pemberitaan soal PHK itu cukup masif dan terjadi di mana-mana. Bukan hanya puluhan ribu, bahkan ratusan ribu,” lanjutnya.

Salah satu indikator yang dikutip adalah pernyataan seorang wakil menteri yang menyarankan agar masyarakat mempertimbangkan bekerja di luar negeri guna mengurangi angka pengangguran.

Namun, sejumlah pejabat di lingkaran kekuasaan menyebut bahwa dalam setahun terakhir, terdapat 3,6 juta lapangan kerja baru. Klaim tersebut, menurut Adi, “tidak terkonfirmasi secara konkret.” Ia mempertanyakan, “di mana tuh yang 3,6 juta pekerjaan yang dibuka di mana-mana?”

Baca Juga: Gibran Blusukan ke Karang Tengah Tangerang, Tinjau Lokasi Terdampak Banjir

Paradoks Sosial dan Elitisme

Lebih lanjut, Adi menggarisbawahi adanya ketimpangan antara rakyat biasa dan elit yang kerap kali merangkap jabatan.


Berita Terkait


News Update