“Kalau ngurus Papua saja tidak sanggup, jangan bermimpi jadi Presiden 2029,” ucapnya. “Tapi kalau berhasil, ya silakan saja berkontestasi.”
Masalah Papua telah menjadi isu laten yang berlangsung lintas rezim, mencakup aspek pelanggaran HAM, eksploitasi sumber daya alam, dan konflik separatis. Pemerintahan Prabowo sebelumnya telah menunjuk Natalius Pigai, seorang putra asli Papua dan mantan anggota Komnas HAM, sebagai Menteri HAM.
“Kalau Gibran serius, dia tidak perlu khawatir. Dia punya tandem yang kuat, yaitu Natalius Pigai, yang mengerti betul soal Papua dan HAM,” kata Hersubeno.
Baca Juga: Pengamat Politik Sebut 3 Cara agar Pemakzulan Wapres Gibrang Rakabuming Raka Terjadi
Hersubeno juga menyarankan agar kehadiran Gibran di Papua bukan bersifat simbolik atau sementara, melainkan sebagai bentuk komitmen penuh.
“Kalau perlu, disebutkan secara eksplisit dalam Inpres bahwa Gibran harus berkantor di Papua dalam jangka panjang,” tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada masa pemerintahan Jokowi juga sempat mendapat penugasan untuk menangani Papua dan berkantor di sana pada tahun 2023. Namun, hasilnya dinilai belum membawa perubahan signifikan.
Hersubeno menekankan bahwa bila tugas ini hanya sebatas formalitas atau sekadar “menyingkirkan” Gibran dari Jakarta, maka publik Papua akan menjadi korban.
“Kalau memang Gibran disebut-sebut sebagai Wakil Presiden terbaik sepanjang sejarah, maka soal Papua seharusnya bisa dia tangani,” ucapnya.
.jpg)
