Diakuinya, berbagai upaya promosi telah dilakukan seperti melalui media sosial dan kunjungan ke SMP. Namun hal itu belum memberikan dampak signifikan.
"Dari 14 ruangan kelas yang ada, kini hanya tiga ruangan kelas yang aktif digunakan, padahal sekolah kami sudah akreditasi A," keluhnya.
Menurutnya, pada SPMB tahun ini, pihaknya menargetkan satu jurusan dengan satu kelas sesuai aturan kementerian, yakni 36 siswa.
Nasib serupa juga dirasakan SMK Farmasi Yasri, yang saat ini baru menerima 14 siswa untuk dua program studi.
Ketua Dewan Pembina Yayasan Yasri, Agus Muharam, menyampaikan kekhawatirannya terhadap keberlangsungan sekolah-sekolah swasta jika tren ini terus berlanjut.
Baca Juga: Program RSSG 2025: Pemkot Depok Bebaskan Biaya Sekolah Swasta, Ini Syarat dan Cara Daftarnya
"Kami tetap berupaya mempertahankan sekolah, tapi dengan jumlah siswa yang sangat sedikit, kami menghadapi tantangan besar untuk menggaji guru dan staf administrasi. Ini bisa menjadi bumerang bagi sekolah swasta," kata dia.
Sempat Diterapkan saat Jadi Bupati Purwakarta
Suara penolakan juga lantang dikemukakan pengelola PKBM yang berada di pelosok Purwakarta.
Pengelola pendidikan non formal sekaligus guru yang meminta identitasnya dirahasiakan ini, langsung menuding kebijakan Dedi Mulyadi pada SPMB tahun ini, membuat sekolah swasta mati suri.
"Ingat gak, dulu waktu KDM jadi Bupati Purwakarta sama 'memerangi' sekolah swasta di Purwakarta. Kini, kembali berulah dengan cakupan lebih luas yang terdampaknya se-Jawa Barat. Aya aya wae," keluhnya.
Para pengelola sekolah swasta berharap pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan penerimaan siswa hingga 50 orang di satu kelas pada sekolah negeri.
Selain itu, dia berharap pemerintah juga mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap sekolah swasta yang turut berperan dalam mencerdaskan bangsa.
