PURWAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sejumlah sekolah swasta di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meradang karena kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
KDM, sapaan Dedi Mulyadi, mengizinkan satu ruang kelas diisi oleh 50 siswa pada SPMB tahun ini yang berdampak pada merosotnya jumlah pendaftar ke sekolah swasta di Purwakarta.
Pengelola sekolah swasta di Purwakarta memprotes dan meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan tak populis yang bisa membuat lembaga pendidikan swasta mati suri.
Seperti dialami SMK Bina Bukti Purwakarta. Hingga menjelang sepekan dimulai tahun ajaran baru, hanya ada tujuh calon siswa baru yang mendaftar ke sekolah di bawah naungan Yayasan Yasri itu.
Merosotnya jumlah siswa baru yang mendaftar ke SMK Bina Bukti disinyalir sebagai dampak dari kebijakan Pemprov Jabar yang mengizinkan sekolah negeri menerima hingga 50 siswa per kelas atau rombongan belajar (rombel).
Jumlah pendaftar SMK Bina Budi yang berada di Jalan Veteran, Kelurahan Nagri Kaler, Kabupaten Purwakarta, merosot jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Sebelumnya, sekolah swasta ini mampu mengelola hingga 10 kelas aktif.
Baca Juga: Depok Luncurkan Sekolah Swasta Gratis, 33 SMP Terlibat
Saat ini hanya tersisa tiga kelas dengan total siswa aktif 36 orang dari kelas 10 hingga kelas 12.
"Bahkan, dari tujuh siswa yang sudah mendaftar pun, kami tidak yakin mereka akan bertahan," jelas Kepala SMK Bina Budi, Aam Aminah, kepada awak media, Senin 7 Juli 2025.
"Karena seringkali sekolah negeri membuka gelombang tambahan, dan siswa bisa saja berpindah," ujarnya.
