POSKOTA.CO.ID – Pangeran Mangkubumi, Sekretaris Jenderal organisasi pemuda Gibranku, menyatakan bahwa wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah upaya politik yang tidak berdasar dan berpotensi memecah belah persatuan nasional.
Dalam pernyataannya, Mangkubumi membuka dengan mengutip Presiden pertama RI, Soekarno, yang menyebut bahwa perjuangan masa kini lebih sulit karena menghadapi tantangan dari sesama anak bangsa.
“Ini secara eksplisit maupun implisit telah menyebabkan polarisasi di tengah sosial masyarakat kita. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Tentu ini bisa membahayakan kalau kita bicara pada konteks keutuhan sebagai sebuah bangsa,” ujar Pangeran Mangkubumi, dikutip oleh Poskota dari kanal YouTube Indonesia Lawyers Club pada Kamis, 3 Juli 2025.
Ia mempertanyakan motif di balik narasi pemakzulan yang menurutnya sarat dengan asumsi tanpa dasar hukum yang kuat. Lebih jauh, ia menyebut adanya indikasi praktik politik devide et impera atau adu domba dari kelompok tertentu yang berkepentingan.
Baca Juga: Siapa Slamet Soebijanto? Mantan KSAL yang Ancam Duduki MPR Jika Pemakzulan Gibran Tak Diproses
Pangeran Mangkubumi juga merespons langsung kekhawatiran yang disampaikan oleh Letjen (Purn) Soenarko mengenai masa depan negara jika Presiden Prabowo Subianto berhalangan.
“Ini kan sebuah kesesatan narasi yang membuat kita sebagai sebuah bangsa merasa pesimistik. Sebagai generasi muda, narasi-narasi yang harusnya dibangun, diskursus publik yang harusnya hadir di tengah-tengah kita semua, adalah narasi dan diskursus publik yang konstruktif,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa legitimasi pemerintahan Prabowo-Gibran tidak dapat dibantah secara legal karena telah memenangkan pemilu dengan suara mayoritas. Berdasarkan data resmi, pasangan tersebut memperoleh 58 persen suara atau setara lebih dari 96 juta pemilih.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa nasionalisme bukanlah monopoli kelompok tertentu, termasuk para purnawirawan.
“Bang Karni, izin kalau Bang Karni boleh belah dada saya, kalau Bang Karni belah ini merah putih, Bang Karni. Jadi dapat saya pastikan bahwa nasionalisme saya, patriotisme saya, bersama dengan teman-teman lain yang menolak usulan pemakzulan ini, ini semua merah putih, Bang Karni,” tegasnya.
Menanggapi tuduhan yang menyebut Gibran terlibat dalam dugaan kasus hukum, Pangeran Mangkubumi menekankan pentingnya asas in criminalibus probationes debent esse luce clariores, yaitu dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya.
“Hari ini kita lihat, bukti-bukti itu masih gelap gulita. Maka, narasi pemakzulan ini cenderung dipaksakan,” ujarnya.
Ia juga mengkritik Forum Purnawirawan TNI yang menurutnya telah menyampaikan tekanan kepada DPR untuk mendukung langkah pemakzulan.
Baca Juga: Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka Tak Dibahas, Ketua MPR: Belum Ada Laporan
“Tentu ini tidak baik bagi pendidikan politik kami sebagai generasi muda, bagaimana kemudian sebuah kebijakan bisa dipengaruhi oleh tekanan-tekanan ini,” tambahnya.
Mangkubumi mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pola-pola narasi pemakzulan ini mengulang sejarah seperti era pasca-G30S, ketika Presiden Soekarno dilemahkan secara sistematis melalui tuduhan terhadap para loyalisnya.
“Kondisi hari ini kurang lebih sama seperti apa yang terjadi pada tahun '66, pasca G30S, sebagaimana kemudian kekuatan legal standing positioning Presiden Soekarno pada saat itu mulai digerogoti oleh mereka-mereka dengan menangkap, memenjarakan menteri-menteri Presiden Soekarno,” katanya.
Di akhir pernyataannya, ia mengingatkan publik bahwa Gibran adalah sosok yang dipilih langsung oleh Presiden Prabowo untuk mendampingi dalam menjalankan pemerintahan.
“toh pada saat yang sama Presiden Prabowo Subianto yang memilih Mas Gibran kok. Ini kan seolah-olah ingin mendelegitimasi integritas, kompetensi, kapasitas dari Presiden Prabowo Subianto. Seolah-olah Presiden Prabowo Subianto salah dalam menentukan wakilnya. Ini kan menurut saya adalah sebuah kesesatan dan narasi-narasi yang tidak baik untuk dikonsumsi oleh publik,” pungkasnya.
