JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan penataan kawasan Kuningan, termasuk pembongkaran tiang monorel, dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Setiap rupiah dana APBD yang dikeluarkan akan dipertanggungjawabkan kepada publik melalui manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo menyampaikan pembongkaran tiang monorel hanyalah salah satu kegiatan. Di samping itu, penataan jalan dan trotoar dilakukan agar berfungsi optimal dari sisi keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta estetika kota.
Adapun anggaran yang disiapkan mencapai Rp100 miliar dari alokasi APBD Tahun 2026.
Baca Juga: 30 Lokasi Nobar Persib vs Persija Sore Hari Ini, Daerah Bandung dan Jakarta
“Seperti kita ketahui, kawasan Kuningan merupakan pusat ekonomi, bisnis, dan diplomasi. Kuningan adalah wajah Jakarta. Tak kurang dari 11 kantor kedutaan berada di kawasan ini. Selain itu, terdapat jalur LRT dan Transjakarta yang menjadi tumpuan transportasi publik,” ujar Prastowo kepada awak media, Minggu, 11 Januari 2026.
Prastowo mengatakan bahwa daya dukung transportasi publik, mobilitas ekonomi, serta penyelenggaraan agenda kenegaraan berpotensi terganggu apabila persoalan monorel mangkrak tidak segera ditangani.
Kendati demikian, pihaknya akan menata kembali kawasan setelah pembongkaran dilakukan.
“Menata kawasan Kuningan bukan berarti mengabaikan kawasan dan kebutuhan lain. Pada saat yang sama, Pemprov DKI Jakarta tetap fokus pada penyediaan infrastruktur dasar dan layanan esensial bagi warga DKI,” ucap Prastowo.
Baca Juga: Dishub DKI Siapkan Rekayasa Lalin Pembongkaran Tiang Monorel di Rasuna Said
Kecelakaan Tinggi Akibat Tiang Monorel Mangkrak
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Afan Adriansyah menegaskan Pemprov DKI Jakarta siap menata kembali wajah kota dengan membongkar tiang-tiang monorail mangkrak secara transparan, tertib hukum, dan berorientasi pada kepentingan publik.
