POSKOTA.CO.ID – Laporan terbaru Bank Dunia mengungkapkan bahwa sekitar dua dari tiga penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Hal tersebut disebut-sebut sebagai ketimpangan ekonomi yang masih meluas di negara dengan populasi terbesar keempat di dunia.
Temuan ini disoroti oleh pengamat politik Rocky Gerung dalam diskusi bersama jurnalis senior Hersubeno Arief, dengan menyebut kondisi tersebut sebagai hasil dari kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama dua periode.
“Kita tercengang karena ternyata data 2024 menunjukkan bahwa dua dari tiga orang Indonesia itu ada di bawah garis kemiskinan. Jadi, petunjuk ini adalah petunjuk kuantitatif, tetapi petunjuk kualitatifnya pasti lebih dari itu,” ujar Rocky Gerung, dikutip oleh Poskota dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu, 14 Juni 2025.
Bank Dunia belum mengeluarkan rincian metodologi secara lengkap dalam rilis yang dimaksud, namun data tersebut diduga mengacu pada pengukuran Purchasing Power Parity (PPP) yang memperbandingkan daya beli masyarakat antarnegara.
Baca Juga: Bareskrim Polri Tangguhkan Penahanan Mahasiswi ITB Pengunggah Meme Prabowo-Jokowi
Menurut Rocky, temuan ini tidak hanya mencerminkan kekurangan dalam distribusi ekonomi, tetapi juga kegagalan struktural dalam peningkatan kualitas hidup.
“Bank Dunia bukan sekadar membocorkan apa yang disembunyikan selama 10 tahun oleh Jokowi, tapi menunjukkan bahwa kegagalan Indonesia itu bisa diprediksi ke depan,” kata Rocky.
Menurut data yang dikutip, dari populasi sekitar 280 juta jiwa, sekitar 195 juta orang Indonesia hidup dalam kondisi di bawah standar kesejahteraan.
Rocky menilai bahwa angka ini menunjukkan dampak luas dari kebijakan ekonomi yang tidak menyentuh lapisan terbawah masyarakat.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti keterkaitan antara tingkat kemiskinan dan kualitas pendidikan.
“IQ kita 78. Kita tahu bahwa rata-rata pemilih Indonesia itu lulusan SMP aja tuh, kelas 7,” katanya, sambil menambahkan bahwa demokrasi yang berbasis pada “kedangkalan” ini memudahkan terjadinya manipulasi politik melalui program-program bantuan langsung tunai dan pembagian hadiah.
Rocky juga menyampaikan bahwa kemiskinan memiliki dimensi gender yang kuat, terutama berdampak pada perempuan.
“Kemiskinan itu mengalami feminisasi. Itu jadi kemiskinan terjadi dengan akibat kelas yang paling bawah itu yang pertama kali terpapar oleh beban ekonomi, beban psikologi, beban politik,” ujarnya.
Hersubeno menambahkan bahwa data ini dapat menjadi pembenaran atas anggapan publik bahwa pemerintah sengaja membiarkan rakyat tetap dalam kondisi miskin dan kurang pendidikan agar mudah dimobilisasi.
Menanggapi hal itu, Rocky menyatakan bahwa kebijakan populis yang dipertontonkan selama ini, seperti pembagian sembako dan bantuan tunai, lebih mencerminkan respons terhadap kebutuhan dasar ketimbang upaya membangun kesejahteraan yang berkelanjutan.
“Jokowi memanfaatkan ketiadaan akses pada pengetahuan dan ketiadaan akses pada makanan supaya bisa dibujuk melalui BLT, melalui bagi-bagi hadiah,” katanya.
Meski demikian, Rocky mengakui bahwa dalam masyarakat Indonesia terdapat kearifan sosial yang menopang kehidupan warga melalui solidaritas keluarga besar, atau extended family, yang sering kali menggantikan fungsi negara dalam memenuhi kebutuhan dasar.
“Itu yang disebut sebagai wisdom dari peradaban timur. Ada tanggung jawab di dalam keluarga yang tidak mungkin ada di negara-negara yang individualis liberalis,” pungkasnya.
