“IQ kita 78. Kita tahu bahwa rata-rata pemilih Indonesia itu lulusan SMP aja tuh, kelas 7,” katanya, sambil menambahkan bahwa demokrasi yang berbasis pada “kedangkalan” ini memudahkan terjadinya manipulasi politik melalui program-program bantuan langsung tunai dan pembagian hadiah.
Rocky juga menyampaikan bahwa kemiskinan memiliki dimensi gender yang kuat, terutama berdampak pada perempuan.
“Kemiskinan itu mengalami feminisasi. Itu jadi kemiskinan terjadi dengan akibat kelas yang paling bawah itu yang pertama kali terpapar oleh beban ekonomi, beban psikologi, beban politik,” ujarnya.
Hersubeno menambahkan bahwa data ini dapat menjadi pembenaran atas anggapan publik bahwa pemerintah sengaja membiarkan rakyat tetap dalam kondisi miskin dan kurang pendidikan agar mudah dimobilisasi.
Menanggapi hal itu, Rocky menyatakan bahwa kebijakan populis yang dipertontonkan selama ini, seperti pembagian sembako dan bantuan tunai, lebih mencerminkan respons terhadap kebutuhan dasar ketimbang upaya membangun kesejahteraan yang berkelanjutan.
“Jokowi memanfaatkan ketiadaan akses pada pengetahuan dan ketiadaan akses pada makanan supaya bisa dibujuk melalui BLT, melalui bagi-bagi hadiah,” katanya.
Meski demikian, Rocky mengakui bahwa dalam masyarakat Indonesia terdapat kearifan sosial yang menopang kehidupan warga melalui solidaritas keluarga besar, atau extended family, yang sering kali menggantikan fungsi negara dalam memenuhi kebutuhan dasar.
“Itu yang disebut sebagai wisdom dari peradaban timur. Ada tanggung jawab di dalam keluarga yang tidak mungkin ada di negara-negara yang individualis liberalis,” pungkasnya.
