Tantangan Pembangunan Infrastruktur Nasional, Tito Karnavian Dorong Sinergi Pusat-Daerah

Kamis 12 Jun 2025, 12:45 WIB
Potret Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat berpidato di forum International Conference of Infrastructure (ICI) pada Rabu, 11 Juni 2025. (Sumber: Instagram/titokarnavian)

Potret Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat berpidato di forum International Conference of Infrastructure (ICI) pada Rabu, 11 Juni 2025. (Sumber: Instagram/titokarnavian)

POSKOTA.CO.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam pembangunan infrastruktur nasional di Indonesia.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat, melainkan juga memerlukan peran aktif dari pemerintah daerah di semua tingkatan.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam forum International Conference of Infrastructure (ICI) pada Rabu, 11 Juni 2025.

Baca Juga: Menko AHY Jajaki Investasi Proyek Infrastruktur Bersama Danantara, Peluang Baru Pembangunan Indonesia

Tantangan Utama Pembangunan Infrastruktur Indonesia

Dalam paparannya, Tito Karnavian menjelaskan bahwa kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menghadirkan tantangan unik yang memerlukan pendekatan beragam dan saling melengkapi.

"Kita memerlukan kombinasi transportasi udara, laut serta darat," ujar Tito dikutip pada Kamis, 12 Juni 2025.

Selain itu, sistem desentralisasi atau otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia turut berdampak langsung pada tata kelola pembangunan infrastruktur.

Tito memaparkan data anggaran nasional sekitar Rp4.000 triliun atau setara USD252 miliar, di mana Rp938 triliun ditransfer ke daerah.

Baca Juga: Meski Ada Keringana WFA bagi ASN Saat Libur Lebaran, Menteri Tito Peringatkan Hal Ini

Kemudian ditambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp402 triliun, total anggaran yang dikelola oleh 552 pemerintah daerah-terdiri atas 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten-mencapai sekitar Rp1.300 triliun.

“Angka ini menunjukkan sejak awal betapa kompleksnya pengelolaan anggaran infrastruktur di tingkat daerah,” ungkapnya.

Kolaborasi dan Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah


Berita Terkait


News Update