Tito menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah tanggung jawab bersama.
Pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah memungkinkan setiap tingkatan pemerintahan menjalankan peran sesuai skala wilayah dan kebutuhan spesifiknya.
Baca Juga: Menteri Tito Bocorkan Jadwal Pelantikan Kepada Daerah Terpilih Rekomendasi Presiden Prabowo
Ia menyampaikan capaian pembangunan infrastruktur yang signifikan hingga tahun 2025. Panjang jalan provinsi telah mencapai lebih dari 50.000 kilometer, sementara jalan kabupaten dan kota hampir 500.000 kilometer.
Tak hanya itu, desa-desa juga aktif dalam pembangunan infrastruktur, dengan lebih dari 33.000 kilometer jalan desa, jembatan kecil, pasar desa, tambatan perahu, embung, penahan tanah, fasilitas olahraga, dan akses air bersih.
Dengan begitu, ia mendorong agar menciptakan kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan.
“Kita perlu memperkuat kolaborasi dan sinergi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Kolaborasi dan sinergi merupakan kata kuncinya,” pungkas Tito.
).jpg)
