MEDAN SATRIA, POSKOTA.CO.ID - Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi, Novrian, menegaskan kasus asusila yang melibatkan anak-anak di Kecamatan Medan Satria bukan hanya persoalan perilaku semata, melainkan cerminan rusaknya pola asuh di tingkat keluarga.
"Ada yang salah di keluarga pelaku asusila. Pola didik dan pola asuh orang tua tidak membentuk nilai-nilai yang kuat bagi anak," ungkap Novrian, Kamis 12 Juni 2025.
"Mereka tidak punya filter, tidak ada bonding, dan tidak ada aturan yang jelas di rumah. Akibatnya, anak melakukan apa yang dia lihat, tanpa paham benar atau salahnya," jelas Novrian.
Dari hasil asesmen KPAD, diketahui bahwa orang tua pelaku sebenarnya sudah menyadari semua ini sebelum kasus mencuat. Bahkan pengetahuan dasar mereka soal cara mengasuh anak pun terbilang lemah.
Baca Juga: Wali Kota Bekasi Beri Dukungan Psikologis dan Hukum untuk Keluarga Korban Pencabulan
"Orang tua terlalu sibuk memenuhi kebutuhan harian, seperti makanan dan pakaian. Sementara pendidikan pola asuh, dan bonding emosional dengan anak diabaikan," ungkapnya.
"Komunikasi di rumah pun minim. Ini menjadi pekerjaan rumah besar kita bersama, karena bisa saja kasus serupa muncul lagi ke depan," jelasnya.
Novrian mengungkapkan fakta bahwa anak pelaku sebelumnya juga diduga korban pelecehan, sehingga memunculkan dugaan adanya lingkaran kekerasan yang tak pernah putus karena lemahnya sistem perlindungan anak di negeri ini.
"Anak-anak ini adalah korban sistem. Negara belum mampu memproteksi tayangan-tayangan berbau pornografi yang masih bisa dikonsumsi anak di bawah umur. Akhirnya anak-anak ini meniru tanpa tahu batasan moral maupun hukum," ujar Novrian.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti respons lingkungan sosial yang kerap memberi stigma kepada anak pelaku, bukannya mencari solusi jangka panjang.
"Dari hasil asesmen kami, justru anak-anak ini makin tertekan karena adanya stigma buruk dan dikucilkan lingkungan. Pengusiran pelaku bukanlah opsi terbaik dalam hal ini. Masalahnya hanya dipindahkan, bukan diselesaikan," tegasnya.
Menurut Novrian, jika pola penyelesaian kasus hanya sebatas pengucilan, maka potensi munculnya masalah baru di masa depan sangat besar.
"Problem solving-nya harus jelas. Penyelesaian juga harus tuntas dengan melakukan pendampingan optimal. Bukan justru mengasingkan anak-anak ini. Itu bukan penanganan yang baik, justru memperparah trauma mereka," jelasnya.
Seperti Fenomena Gunung Es
Novrian, menilai kasus asusila yang melibatkan anak-anak di Kecamatan Medan Satria, seperti fenomena gunung es. Menurutnya, kasus ini hanya sebagian kecil dari persoalan besar yang belum tersentuh, dan bisa menjadi bom waktu di kemudian hari.
Baca Juga: DP3A Kota Bekasi Minta Kasus Pencabulan Anak di Bawah Umur tidak Terlalu Diekspos, Ini Alasannya
"Peristiwa ini sebenarnya sudah lama tersimpan, seperti bom waktu yang akhirnya meledak. Ini terjadi karena lemahnya kemampuan anak dalam memahami konten sensitif, terutama pornografi yang mereka akses dengan bebas melalui gadget," kata Novrian.
Menurut Novrian, pihaknya telah melakukan asesmen terhadap anak pelaku dan korban. KPAD juga sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Unit PPA, hingga Kementerian Sosial. Terakhir, KPAD mendampingi pemeriksaan pelaku di Rumah Sakit Polri.
Novrian menyebut fenomena ini tidak hanya terjadi di wilayah Kota Bekasi, juga di banyak daerah lain di Indonesia, karena mudahnya akses konten pornografi di internet tanpa pengawasan yang memadai.
Ia menegaskan, pekerjaan rumah besar pemerintah hari ini adalah membenahi sistem media digital, memperketat filter tayangan, serta meningkatkan peran orang tua dalam pengawasan gadget anak.
"Bukan hanya pembangunan fisik yang penting, tapi juga pembangunan sosial. Orang tua harus tahu bagaimana cara mengarahkan penggunaan gadget. Perlu ada pendampingan jangka panjang, baik untuk pelaku maupun korban, karena trauma ini berpotensi menetap seumur hidup," tegas Novrian.
Ia berharap, momentum ini bisa menjadi evaluasi bersama semua pihak di Kota Bekasi untuk serius memperhatikan perlindungan anak dari ancaman pornografi dan kekerasan seksual. (CR-3)
