Keberadaan izin resmi tidak serta-merta menjamin keberlanjutan praktik pertambangan di wilayah sensitif seperti Raja Ampat.
Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk tidak hanya menerbitkan izin, tetapi juga melakukan pengawasan ketat terhadap kepatuhan korporasi dalam aspek lingkungan dan sosial.
Penerbitan IPPKH dan dokumen AMDAL harus disertai dengan pemantauan lapangan secara berkala, serta transparansi data kepada publik.
Selain itu, reklamasi dan pascatambang harus menjadi komitmen utama, bukan sekadar formalitas administratif.
Korporasi pun diharapkan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal tanpa merusak warisan alam yang tak tergantikan.
