Dari informasi resmi ESDM, PT Gag Nikel memiliki izin kontrak karya dengan nomor 430.K/30/DJB/2017 dengan luas izin pertambangan 13.136.00 hektare.
Sedangkan temuan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) PT Gag Nikel melakukan operasi di Pulau Gag sekira 6.030,53 hektare di pulau kecil.
Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil.
Bahlil menyebutkan jika izin tambang dari perusahaan plat merah ini keluar sebelum dirinya jadi menteri.
“Saat izin usaha pertambangan keluar, saya masih Ketua Umum HIPMI dan belum masuk di kabinet. Karena itu, untuk memahami kondisi sebenarnya kita harus cek ke lapangan guna mengetahui kondisi sebenarnya secara obyektif,” tutur Bahlil.
Kemudian Bahlil juga membantah jika operasi dari PT Gag Nikel berada di Pulau Piaynemo yang menjadi ikon pariwisata Raja Ampat.
Menurutnya, penambangan dilakukan di Pulau Gag yang jaraknya 30-40 km dari Pulau Piaynemo.
Baca Juga: Dampak Kerusakan Lingkungan, Bahlil Lahadalia Hentikan Operasi Tambang Nikel di Raja Ampat
“Aktivitas pertambangan dilakukan di Pulau Gag bukan Piaynemo seperti yang diperlihatkan beberapa media. Saya sering di Raja Ampat Pulau Piaynemo dengan Pulau Gag, itu kurang lebih sekitar 30 km sampai 40 km. Di wilayah Raja Ampat itu betul wilayah pariwisata yang harus kita lindungi,” ungkapnya.
Meski telah dihentikan sementara operasi penambangan tersebut, publik menuntut untuk penghentian secara total karena dinilai merusak lingkungan.
"DI STOP TOTAL PAK BUKAN SEMENTARA UDAH JELAS JELAS NGERUSAK, GIMANA SIH BAPAK BISA KERJA GAK!!,” kata warganet.
