5 Kewajiban Tenaga Honorer agar Aman dari Pemecatan, Intip Informasinya di Sini!

POSKOTA.CO.ID - Pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), memberikan kabar baik bagi para tenaga honorer yang tidak berhasil lolos dalam seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2.

Mengacu pada Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025, honorer yang belum lolos seleksi tetap memiliki peluang untuk diangkat sebagai PPPK, meskipun hanya dalam bentuk kerja paruh waktu.

Kebijakan ini menjadi langkah progresif yang memperluas kesempatan bagi tenaga honorer untuk masuk dalam sistem kepegawaian pemerintah, sekaligus menjaga prinsip meritokrasi dan profesionalisme dalam tubuh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Latar Belakang Kebijakan

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mendorong reformasi birokrasi melalui penghapusan sistem honorer dan transisi ke PPPK yang lebih profesional dan berbasis hukum.

Baca Juga: Perbedaan PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu yang Harus Diketahui Honorer, Jangan Sampai Terkecoh!

Namun, tidak semua honorer mampu memenuhi kriteria dalam seleksi, terutama karena kendala usia, pendidikan, atau kurangnya pelatihan teknis.

Menanggapi hal ini, Menteri PAN-RB Rini Widyantini mengesahkan KepmenPAN-RB No. 16 Tahun 2025 yang memungkinkan honorer yang gagal seleksi tetap diangkat sebagai PPPK paruh waktu, dengan sejumlah syarat dan kewajiban.

Apa Itu PPPK Paruh Waktu?

PPPK paruh waktu adalah bentuk kerja bagi ASN yang tidak bekerja penuh waktu, tetapi tetap memiliki tanggung jawab sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati dengan instansi terkait.

Skema ini memberikan fleksibilitas sekaligus membuka peluang bagi honorer untuk tetap berkontribusi dalam pelayanan publik, dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran dan kebutuhan organisasi.

Dasar Hukum dan Lima Kewajiban Utama

Keputusan Menteri PAN-RB No. 16 Tahun 2025 menetapkan dasar hukum pengangkatan PPPK paruh waktu dan memuat lima kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap tenaga honorer yang diangkat dalam skema ini.

Tujuannya adalah memastikan integritas dan profesionalisme tetap terjaga.

Kelima kewajiban tersebut adalah:

1. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah.
2. Mematuhi semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Menjalankan nilai dasar ASN serta menaati kode etik dan perilaku ASN.
4. Menjaga netralitas dalam peran sebagai ASN.
5. Melaporkan harta kekayaan dan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Risiko Pemecatan jika Melanggar

Meskipun diangkat sebagai PPPK, status paruh waktu tidak menjamin keamanan posisi. Pelanggaran terhadap salah satu kewajiban tersebut dapat berakibat pada pemutusan kontrak atau pemberhentian tidak hormat.

Status PPPK paruh waktu dianggap sebagai masa evaluasi untuk menilai kelayakan promosi ke posisi penuh waktu atau jabatan lebih tinggi.

Tanggapan dari Honorer dan Organisasi Profesi

Forum-forum tenaga honorer, seperti Forum Honorer Indonesia (FHI), menyambut baik kebijakan ini karena memberikan harapan baru bagi ribuan honorer.

Namun, mereka juga mendorong pemerintah untuk menyediakan pelatihan bagi PPPK paruh waktu guna meningkatkan kualitas dan daya saing mereka.

Baca Juga: Resmi! Gaji Honorer dan PPPK 2025 Diatur dalam SE Kemendagri, Ini Detailnya

Pelaksanaan di Daerah

Proses implementasi akan dilakukan melalui koordinasi antara instansi pusat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Instansi pemerintah diminta mendata honorer yang tidak lolos namun masih dibutuhkan, untuk diusulkan sebagai PPPK paruh waktu.

Selain itu, pertimbangan akan diberikan terhadap kebutuhan pelayanan publik di setiap wilayah, dengan menekankan bahwa pengangkatan harus berbasis kontribusi nyata, bukan sekadar formalitas.

Kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu ini merupakan bentuk terobosan administratif yang membuka peluang kedua bagi tenaga honorer.

Namun, keberhasilan implementasinya bergantung pada komitmen dan kedisiplinan dari para honorer itu sendiri.

Melalui penegasan lima kewajiban utama, pemerintah berharap skema ini mampu menciptakan ASN yang profesional, loyal, dan bertanggung jawab, meski dalam ruang lingkup kerja yang lebih terbatas.