Anggota DPR Gamal Albinsaid Kritik Pendidikan Barak Militer di Jawa Barat, Tekankan Pentingnya Penelitian Ilmiah

POSKOTA.CO.ID – Anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029, dr. Gamal Albinsaid, menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan pendidikan berbasis barak militer yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi siswa yang dianggap nakal atau bermasalah.

Ia menegaskan bahwa tugas negara bukan sekadar mengkritik, tetapi juga memberikan solusi yang membangun dan berkelanjutan.

“Tugas kita bukan sekadar memberikan kritik, tapi juga menghadirkan solusi,” ujar Gamal, dikutip oleh Poskota dari akun Instagram milinya pada Senin, 19 Mei 2025.

Menurutnya, solusi jangka pendek yang perlu segera diimplementasikan bukanlah membentuk barak militer, melainkan membangun ekosistem dukungan (supportive ecosystem) yang terdiri atas empat hal utama.

Baca Juga: Setelah Siswa, Dedi Mulyadi Gagas Pendidikan Militer untuk Orang Dewasa, Bakal Diajarkan Bertani dan Beternak

• Sistem pendidikan yang memulihkan (restorative education),
• Dukungan psikologis berbasis komunitas,
• Penguatan dan reformasi fasilitas serta SDM konseling,
• Pendekatan yang memulihkan relasi anak dengan diri sendiri, keluarga, komunitas, dan masyarakat.

Untuk jangka panjang, Gamal menggarisbawahi pentingnya penguatan sistem dukungan psikososial serta pendidikan karakter berbasis empati dan kedermawanan (generosity) sebagai fondasi membentuk kepribadian anak yang sehat dan berintegritas.

Menanggapi kebijakan pendidikan ala militer di Jawa Barat, ia juga mengajukan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada Pemprov Jabar.

Baca Juga: LBH Masyarakat Pertanyakan Landasan Hukum dan HAM Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer

• Menerapkan evidence-based policy dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor pendidikan,
• Memperjelas indikator objektif dalam menentukan anak yang disebut nakal atau bermasalah,
• Mencegah stigmatisasi, diskriminasi, serta potensi pelanggaran hak anak-anak yang mengikuti pendidikan di lingkungan ala militer.

Gamal menekankan bahwa kebijakan pendidikan tidak boleh gegabah dan harus berbasis bukti ilmiah serta mengedepankan hak anak.

Ia berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog lebih luas agar kebijakan yang diterapkan benar-benar berpihak pada tumbuh kembang anak.

Baca Juga: Kebijakan Dedi Mulyadi Sekolahkan Siswa Nakal ke Barak Militer Makin Disorot, Begini Tanggapan DPR